LAMPUNG TIMUR – Menyikapi keluhan AR orangtua ASA (14 H) pasien bayi baru lahir atas pelayanan di tempat Praktik Mandiri Bidan di Kecamatan Way Bungur berinisial, Si yang diduga tidak melayani imunisasi dan bangunan fisik tempat Praktik Mandiri Bidan di Kecamatan Purbolinggo berinisial, Mu yang juga diduga menerima uang fee dari hasil imbal jasa merujuk AA istri AR atas kelahiran ASA, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan sekaligus menjabat Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Siti Wahyuni menyampaikan penjelasan terkait dua permasalahan
“Menyangkut imunisasi itu memang tidak semua BPM (Bidan Praktik Mandiri) melayani, obat didrop Puskesmas,
jadi imunisasi keterkaitan ketersediaan obat, mungkin itu bukan bagian saya, tetapi ada bagiannya sendiri di Dinas (Kesehatan),” kata Siti Wahyuni Ketua IBI Lamtim pada Kamis, 23/7/2020 jam 07.30 WIB dikediamannya.
“Stok obat nggak ada, mungkin, bidan juga bukan bidan BPM, gasbinsa (petugas bidan desa) diwilayah kerja, pelayanan bener-bener dijalankan, imunisasi masuk 5 program Posyandu, sehubungan Covid, imunisasi pakum 2 bulan, April dan Mei, sebelum keluar surat edaran untuk bisa ke Posyandu harus janjian dulu via WA karena kedatangan juga harus diatur,” lanjut Siti Wahyuni.
“Jadi (obat imunisasi) dibuka sekian jam harus habis, kemungkinan ini karena bukan diwilayahnya, kalau yang di Posyandu mungkin nunggu sampai bayinya kumpul sekian orang, karena obat itu kalau cuma dipakai satu, dua orang, tidak efektif,” jelas Ketua IBI Lamtim.
“Tidak efektifnya kenapa, nggak sesuai dengan harga obatnya mungkin ya, kalau Pemerintah boleh untuk efektivitas penggunaan obatnya. Mungkin diselidiki di desa mana, ada berapa bayi yang baru lahir diwilayah kita, kita buka, janjian via WA saya rasa sudah dianjurkan tim pembina desa, via WA pergroup ibu balita di Posyandu,” terang Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Timur.
“Imunisasi yang sudah dijalankan di Batanghari itu imunisasi sweeping namanya, pasien didatangi dari rumah kerumah. Obatnya juga nggak banyak kalau BCG, karena satu itu bisa digunakan untuk sepuluh orang, jadi kalau yang disuntik cuma satu, mungkin nunggu.”
“Mungkin bu Si konseling ke pasiennya kurang, jadi menerangkannya kurang panjang, obat ini harusnya sekian jam. Karena saya mengalami sendiri ditempat praktek mandiri saya, kalau masyarakat ini di imunisasi anak saya jadinya seperti ini.”
“Karena masyarakat sekarang sudah pintar, sudah bisa googling sendiri, jadi gupek dia ini kenapa dia tau bahwa sebenarnya BCG ini harus dikasih untuk sekian orang agar obat itu menjadi efektivitas pemberiannya.”
“(Pemberian imunisasi meskipun tidak lahir ditempat itu) siapapun, mungkin gini kalau bu Si, oh ini dari awal yang menangani bukan saya, takutnya mungkin ya, persepsi kita beda-beda, itu memang kewajiban di Posyandu apabila dia telat mungkin dia nggak paham dengan tahap-tahap Posyandu anak.”
“Saya rasa itu konfirmasi saja ke pengelola program imunisasi, yang pertama gimana ketersediaan obat, kemudian untuk yang kedua gasbinsa yang ada disitu inventarisir yang bulan ini lahir berapa orang, jadi penggunaan BCG itu bisa efektif.”
“Karena dia nggak sama dengan BPT polio, yang tiap waktu bisa diberikan, kalau mungkin tadi yang dibilang ketersediaannya Puskesmas tidak ada, ya mungkin kita konfirmasi lagi ke Dinas bagaimana ketersediaan obat dalam masa Pandemi Covid ini.”
“Intinya yang berkewajiban mengimunisasi, mungkin masyarakat ini kurang info, itu memang di Posyandu karena masuk lima program Posyandu, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, penanggulangan diare, pemberian vitamin.”
“Kalau BPM suplai obat dari Puskesmas, memungkinkan itu bisa dikasih karena imunisasi memang seratus persen harus kita capai. Tapi kalau suplai obat di Puskesmas memang kurang, karena memang obat untuk imunisasi pertama BCG tidak bisa digunakan dalam jangka lama begitu dibuka tiga jam harus habis.”
“Mungkin Si memberikan informasi ke pasiennya kurang sampai kesitu, disini saja sudah sepuluh orang dari luar wilayah, tapi kita konfirmasi ke bidan desanya, jadi pencatatan imunisasi tidak lolos. Tahapan-tahapan inilah yang belum (dilakukan oleh) bidan-bidan desa.”
“Koordinasinya mungkin kurang, sebenarnya sudah ditekankan, namanya manusia mungkin ada kesibukan, waktu ngobrolnya jadi kurang, itu mungkin imunisasi kita yang jadi los tidak mencapai UCI yaitu imunisasi desa yang sudah mencapai target seratus persen.”
“Imunisasi itu prepentif atau pencegahan, masyarakat yang ngerti ini memang gupek dia orang, nggak disana nggak disini, jadi memang harus kita infokan, imunisasi ini, kalian cari kawan dulu. Jadi memang kita konseling edukasi harus mantap, memang saya terangkan dari koordinasi konseling ke pasien, itu harus benar-benar diutamakan.”
“Karena itu tadi miskomunikasi, baru lahir kok imunisasi, imunisasi nih, yang bisa menyelesaikan masalah ini bidan desa itu, jadi dia nggak melahirkan disitu. Dia harus merangkul semua kalau memang dia beda desa, tapi kalau BPM mungkin dia ada hak, karena dia nggak tau dari awal riwayatnya, apalagi buku pink nggak ada.”
“Dia bingung, kalau memang dia sudah treatment, awal treatment disitu buku pink sudah lengkap, misalnya nggak dibawa ada pencatatan saya disini, apalagi dia pindah bidan terkait pencatatan yang tidak lengkap, kadang kalau dirumah sakit dokter juga nggak nulis buku pink, jadi pesan-pesan rujuk baliknya tidak tersampaikan.”
“Penyelesaiannya, duduk bersama, kemudian kembali lagi ke peningkatan koordinasi antara BPM dan bidan penanggung jawab desa. Pelayanan itu nggak los, artinya yaitu kendalanya karena pandemi, ketersediaan obat kita nggak ngerti karna juga faktor imunisasinya, dlalahnya BCG itu tadi begitu dibuka langsung diberikan lebih dari sekian jam dia tidak bisa lagi, bu Si ini sudah bidan senior mungkin dia kegiatannya banyak, koordinasinya kurang.”
Dibutuhkan perbaikan atau perubahan atas bangunan fisik tempat praktik mandiri bidan di Kecamatan Purbolinggo berinisial, Su.
“Mu itu kemarin perpanjangan sudah sekian tahun yang lewat dan sebenarnya sudah masuk direkomendasi, kami butuh perbaikan, ini seharusnya pisah dari rumah, tapi kalau dulu (bangunan terpisah) perasaan saya, karena sudah sekian tahun, mungkin dia ini sudah mau perpanjangan lagi, karena sudah sekian tahun.”
“Untuk (tempat) praktek dia itu kayak kami (bangunan fisik terpisah) tapi yang diluar itu, yang (bagian) depan ini doang, rumahnya misah dibelakang ada teras (sudah) sekian tahun ini saya nggak pernah kesana, apakah mungkin (bangunan fisik tempat praktik) digabung sekarang, mungkin sudah ditambah, dulunya ada gang kayak warung.”
“Ya nanti Mu masuk dipembinaan kita, dia seharusnya sudah buat klinik, kalau izin ini sudah ada perawatnya yang tinggal disitu. Pasiennya dia itu banyak mestinya itu klinik karna sepupunya sudah dokter-dokter jadi nggak susah mencari untuk tenaga penunjang.”
“Itu kalau kami ada verifikasi, setiap pasien datang ada dua puluh penapisan yang harus dilihat kalau dia masuk dipenapisan, itu memang harus dirujuk karena sekarang kita berusaha menurunkan angka kematian ibu dan anak.”
“Angka kematian yang nyata menjadi program prioritas, Lampung masuk sepuluh besar untuk kematian ibu dan bayi, kadang rujukan mungkin terlalu jauh karena orang lahiran nggak main jam, apalagi pendarahan ada resiko.”
“Resiko pendarahan juga memprediksikannya susah, beda kalau dia sudah operasi, apalagi kalau belum, sekian tahun dia harus operasi juga kalau lahiran non (normal) nanti takut jebol, memang sudah ada penapisan awal, kita isi kalau memang dia udah masuk dua puluh, itu rujuk.”
Menurut Ketua Ikatan Bidan Indonesia Lampung Timur, uang fee bagian dari biaya operasi bedah atas pasien umum rujukan bidan seharusnya memang dihilangkan
“Itu yang ngasih fee siapa, model ada fee saya rasa sudah seharusnya memang dihilangkan, kalau versi pemberian pelayanan disana, apa ya, oh biar kesini terus ada fee untuk menarik.”
“Saya rasa kalau bidan-bidan saya, kalau dia udah masuk dalam penapisan, apalagi udah pening juga karna kalau sampai meninggal ada analisis tahap pertahap kita buat untuk pembelajaran kedepannya.”
“Kalau misalnya dia seperti ini lagi, jangan ditolong sama dirujuk, jadi datanya kita kumpulkan, kedepannya untuk pembelajaran kita, oh kalau kasusnya gejalanya seperti ini udah jangan ditolong, rujuk karna yang lalu pasien yang nomor ini itu ada namanya audit program maternal kenapa sih sampai seperti ini.”
“Ternyata setelah dianalisis kumpulin data kadang dia mati di rumah sakit rujukan, kenapa dia mati di rumah sakit rujukan karna penapisan awal kita sudah jalan jadi jangan sampai, kecuali ini diluar pasien hamilnya dengan sakit jantung diluar prediksi kita.”
“Saya rasa penyebab yang paling banyak dari kematian itu pendarahan, karena pendarahan itu yang paling susah diprediksi. Dia tidak main jam sekian menit yang penting proses bidan itu sudah melakukan pertolongan pertama sesuai tahapan, misalnya kalau pendarahan, cepat masukan cairan infus, oksigen, minta tolong.”
“Sekarang, kalau menolong persalinan memang harus panggil kawan satu, jadi empat tangan, satu menangani pasien, yang satu minta tolong, biar secepat mungkin pasien itu bisa dirujuk, memang angka tertinggi (kematian) kita (disebabkan) pendarahan itu yang paling susah diprediksi,” pungkas Ketua IBI Lamtim didampingi sang suami yang bertugas di penjagaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sukadana Lampung Timur.
Sebelumnya, telah diberitakan dengan judul, Kadiskes Lamtim Akan Melacak, Menelusuri Pimpinan TPMB Way Bungur – Purbolinggo.
(Ropian Kunang/Yani/Tim)
