Sosialisasi Perlindungan Anak Hingga Kepedulian Stakeholder Terhadap Penyandang Disabilitas

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Upaya melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur, yang paling berperan mempunyai kewajiban adalah kedua orang tua.

Kalimat ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Khadafi Azwar SH, saat sosialisasi Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak pada Sabtu, 29/2 di Desa Nampi Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

“Saat ini banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi diwilayah Lampung. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mencegah dan menjaga agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak,” demikian himbauan Muhammad Khadafi Anwar, dilansir dari Devisi Advokasi P2TP2A Kabupaten Lampung Timur, Dian Ansori pada Minggu, 1/3 jam 09.01 WIB melalui aplikasi WhatsApp.

Khadafi menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung sangat serius menangani masalah kejahatan kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi jumlahnya di provinsi Lampung.

Selain membuat Perda tentang perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Lampung juga saat ini mencanangkan Kabupaten Ramah Anak di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

“Ayo kita bersama sama menjaga, mengawasi, membina dan melindungi anak kita sejak dini supaya terpenuhi hak-hak anak, supaya anak kita menjadi tumbuh besar, cerdas dan jangan menekan anak kita untuk melakukan hal yang tidak mereka sukai,” terang anggota DPRD Propinsi Lampung itu.

Camat Kecamatan Batanghari, Rohiman menyambut baik dengan adanya sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak tersebut. Semoga kedepan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dapat ditekan jumlahnya diwilayah Lampung, khusunya di Kecamatan Batanghari.

Narasumber, Leny Emilia Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Timur menyampaikan bahwa sosialisasi tentang perlindungan anak sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Lagipula perihal ini merupakan instruksi langsung dari H. Zaipul Bukhori Bupati Kabupaten Lampung Timur yang mana diketahui “Bang Ipul” sapaan akrab untuk Bupati Kabupaten Lampung Timur sangat konsentrasi terhadap anak.

“Ya, kami selaku Dinas yang menangani langsung terkait permasalahan anak, berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan tentang perlindungan anak,” katanya.

Petugas Divisi Advokasi Pelayanan Hukum dan Medis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, Dian Ansori yang juga didaulat menjadi nara sumber lebih menekankan kepada orang tua/keluarga untuk melakukan pengawasan terhadap anak.

“Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diawali dari kurangnya pengawasan dari orang tua/keluarga itu sendiri,” ungkap Dian Ansori.

Dian menambahkan bahwa sebagian dari pelaku kekerasan adalah orang terdekat dengan korban, bapak kandung, bapak tiri, kakek, paman (memiliki hubungan keluarga dengan korban).

Selain itu, Dian Ansori juga memohon perhatian dan bantuan atas Eni warga Dusun Tulung Selapan Desa Raja Basa Lama (Rabala) Kecamatan Labuhan Ratu penyandang disabilitas.

“Mohon perhatian dan bantuannya,
perempuan ini tinggal di Dusun Tulung Selapan Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur,” ungkap Dian Ansori pada Minggu, 1/3 jam 11.36 WIB.

Sebab hingga kini belum ada bantuan uang maupun barang baik dari dari para dermawan, Pemerintah maupun Swasta.

“Hingga sekarang belum pernah tersentuh bantuan dari pihak manapun (dermawan, pihak swasta maupun pemerintah)”.

You might also like

error: Content is protected !!