LAMPUNG TIMUR – Semua permasalahan yang timbul akibat Pemilihan Kepala Desa Sukadana Tengah telah diselesaikan dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari.
Panitia dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sukadana Tengah telah dibubarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa ada permasalahan.
Demikian 2 dari 4 bunyi surat pernyataan dibuat pada Senin, 25 November 2019 ditandatangani Suladi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Arif Ketua Pengawas Pembantu dan Widi Ketua BPD serta diketahui Hi. Edi Yusuf Kepala Desa Sukadana Tengah.
Berakhirnya tugas Arif sebagai Pengawas Pembantu Pilkades Desa Sukadana Tengah. Namun masih menyisakan permasalahan pelanggaran pidana politik uang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Politik uang tidak dilaporkan oleh Arif selaku Pengawas Pembantu bentukan Ketua Badan Permusyawarat an Desa (BPD) Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana, Widi. Pelanggaran pidana politik uang diduga dilakukan oleh oknum calon Kepala Desa Sukadana Tengah berinisial, AM.
Pengawas Pembantu wajib melaporkan pelanggaran administrasi kepada BPD, tembusan disampaikan kepada Plh. Kepala Desa Sukadana Tengah dan Panitia Pemilihan Kecamatan. Harusnya, pelanggaran pidana money politics dilaporkan Pengawas Pembantu kepada aparat penegak hukum.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bersama Kita Bisa (LSM BERKITAB), Mudabbar,RI menilai terjadi pembiaran sebab tindakan money politics tidak dilaporkan Pengawas Pembantu ke aparat penegak hukum.
Dugaan pelanggaran pidana politik uang ditemukan oleh 7 orang pelapor pada Selasa, 19 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, sehari sebelum Pilkades dan hingga kini tidak dilaporkan Pengawas Pembantu ke aparat penegak hukum, terkesan Pengawas Pembantu dan BPD saling buang badan.
Dugaan pembiaran terjadi sebab Arif juga sebagai bendahara kelompok pengajian pernah menerima uang jutaan rupiah dari calon Kepala Desa Sukadana Tengah nomor urut 3 selain membagi-bagikan kalender tahun 2020 dan uang ratusan ribu rupiah ke masyarakat Desa setempat.
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Pasal 59 Ayat (1) Dugaan pelanggaran bersifat pidana dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 30 Peserta Pemilihan Kepala Desa dilarang menjanjikan / memberikan uang atau materi lainnya.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2)
Ayat (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau piadan denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.”
Ayat (2) ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.
Tindak pidana politik uang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (studi kasus) oleh Mukhsinin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang 2018.
Melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 187 ayat 1 dan Ayat 2 adalah sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana”.-
