Mengapa, Ketua MKKS SMK Lamtim Bungkam Menyikapi Persoalan SMK PGRI 1 Labuhan Ratu ?

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Lampung Timur, Sugeng Senin, 26 Agustus 2019 pukul 15.46 WIB petang hanya diam membisu alias bungkam saat dimintai keterangan atau penjelasan tentang dugaan potongan uang bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2018 sebesar Rp.21,169,000.-

Misubargo Kepala SMK PGRI 1 Labuhan Ratu hanyalah sebatas menerima bantuan dari Pemerintah untuk Pembangunan 1 (satu) Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2018 berupa uang sebesar Rp.228.831.

“Kami terima 1 ruang nilainya 228. 831. 000. sesuai dengan perjanjian, kalau peralatan praktek kami beli sendiri nggak dikasih bantuan”. Ungkap Misubargo Kepala SMK PGRI 1 Transpram 1 secara langsung maupun tak langsung.

Berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 075/D5.4/KU/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siawa (RPS) SMK Tahun 2018, Bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa adalah sebesar Rp. 944. 500. 000. 000,00 untuk 3.778 ruang, seharusnya jumlah uang yang diterima oleh Misubargo senilai Rp.250,000,000.

Dalam hal ini uang bantuan Pemerintah untuk biaya pembangunan RPS SMK PGRI 1 Labuhan Ratu tersebut mengalami kekurangan senilai Rp.21,169,000. dikemanakan uang kekurangan atau hasil potongan tersebut. Sementara uang Rp.228,831,000.- telah digunakan oleh Misubargo Kepala SMK PGRI 1 Labuhan Ratu untuk biaya pembangunan dan pembelian perabot tanpa ada bantuan lainnya.

Perihal permintaan disertai dengan harapan agar supaya Sugeng Ketua MKKS SMK Lampung Timur memberikan keterangan atau penjelasan menyikapi adanya dugaan pemotongan uang Rp. 21,1 juta itu telah disampaikan. Akan tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan atau penjelasan dari Sugeng Ketua MKKS SMK Lampung Timur berikut permasalahan dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh Saparyanto dan sekongkol dengan Misubargo.

Sebelumnya, telah diberitakan oleh media online metrodeadline.com dengan judul, bantuan RPS SMK PGRI 1 Labuhan Ratu Diduga Dipotong Rp.21,1 Juta?

Pemberian Bantuan Pemerintah pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018. Rincian jumlah bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa adalah sebesar Rp. 944. 500. 000. 000,00 untuk 3.778 ruang sama dengan Rp. 250. 000. 000. / ruang.

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu, Misubargo mengungkapkan pihaknya hanya menerima uang Rp.228,831,000.- bantuan dari Pemerintah untuk biaya Pembangunan 1 Ruang Praktik Siswa (RPS) tahun 2018 sebesar Rp.228,831,000.

Dikemanakan kekurangan uang bantuan pembangunan RPS sebesar Rp.21, 169, 000. sedangkan perabot pendukung RPS pengadaan sendiri dan tidak menerima bantuan peralatan praktik dalam bentuk dan jenis apapun.

“Kami terima 1 ruang nilainya 228. 831. 000. sesuai dengan perjanjian, kalau peralatan praktek kami beli sendiri nggak dikasih bantuan”. Ungkap Misubargo Kepala SMK PGRI 1 Transpram 1 secara langsung maupun tak langsung.

Saparyanto menjadi Ketua Komite SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Ia diduga melakukan pungutan terhadap orangtua/wali siswa-siswi kelas X, XI dan kelas XII Rp. 3,7 juta persiswa-siswi dari jumlah lebih kurang 550 orang.

“Biaya untuk kebutuhan guru, sarana prasarana lihat kebutuhan sekolah, baju seragam. Bangun ruang 2 lokal tahun 2017, bangun ruang 2 lokal tahun 2018 dan bangun ruang 2 lokal tahun 2019”. Kata Saparyanto Jumat, 16/8 pukul 13.30 WIB dirumahnya.

Ketua Komite SMK PGRI 1, Saparyanto memungut Rp.3,7 juta setiap orangtua/wali siswa dengan jumlah sebab tidak mengetahui apabila Kepala SMK PGRI 1, Misubargo menerima bantuan RPS.

“Muridnya 500-an dipungut 3,7 juta semua sama untuk uang komite dan pendaftaran. Belum pernah dapat bantuan ruang kelas belajar (RPS). SK, Cap, semua laporan (dana BOS dan RKB/RPS) untuk Komite di sekolah”. Ungkap Ketua Komite.

Para orangtua atau wali siswa-siswi SMK PGRI 1 Transpram 2 Kecamatan Labuhan Ratu menjerit sebab mengeluhkan tentang indikasi pungli yang dilakukan oleh Saparyanto dan Misubargo Kepala SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu.

“Dulu, waktu anak saya masih kelas 1 disuruh bayar 2, 850, 000. dan sekarang kelas 2 bayar 2, 920, 000, anak tetangga saya malah bayarannya sampe 4,5 juta. Saya bayar nyicil. 1,7 juta untuk biaya seragam olahraga, batik, seragam praktek. 1,1 juta untuk komite setahun”. Keluh orangtua siswi kelas XI warga Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Selasa, 20/8 pukul 14.00 WIB ketika dimintai keterangan.

“Untuk kunjungan industri bayar lagi, waktu kumpulan nggak pernah bahas dana BOS dan nggak tau berapa besar nilainya. Saya sebenarnya juga merasa penasaran, ada bantuan dari Pemerintah tapi apa bentuknya, padahal anak saya dapat bantuan KIP, apalagi saya ini cuma buruh”. Paparnya.

Bukannya Rp. 3,7 juta pungutan yang dilakukan oleh Ketua Komite dan Kepala SMK PGRI 1 Transpram 1 Kecamatan Labuhan Ratu melainkan sebesar Rp. 4,7 juta pertahun untuk siswa-siswi kelas X sebagai peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.

“Bukanya 4,5 juta tapi 4,7 juta untuk biaya yang ikut jalur tes, yang 4,5 juta itu untuk yang pakai jalur undangan, untuk anak saya biayanya 4,7 juta, sedangkan kami baru bayar 600 ribu lewat bank fajar, gimana kerjanya cuma buruh, kerja di PT. aja nggak”. Keluh orangtua siswi kelas X yang juga warga Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan

Secara keseluruhan disinyalir dana hasil pungutan yang dilakukan oleh Saparyanto Ketua Komite SMK PGRI 1 Labuhan Ratu yang akan / sedang / telah terkumpul dan dikelola oleh Misubargo Kepala SMK PGRI 1 Labuhan Ratu tahun ajaran 2019/2020 lebih kurang sebesar Rp. 2, 791, 500, 000.- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian pungutan terhadap orangtua/wali peserta didik :

4,700,000. x 225 Kelas X = 1, 075, 500, 000.

2,920,000. x 175 Kelas XI = 551, 000, 000.

1,900,000. x 150 Kelas XII = 285, 000, 000.

J U M L A H. = 1, 911, 500, 000.

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan atau telah diterima di SMK PGRI 1 Labuhan Ratu untuk tahun ajaran 2019/2020 lebih kurang sebagai berikut :

1, 600, 000. x 550 siswa = 880,000,000.

Tujuan pembangunan ruang praktik siswa (RPS) merupakan upaya dalam mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar di SMK, mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.

Muncul sebuah tanda tanya, apa penyebab Sugeng Ketua MKKS SMK Kabupaten Lampung Timur hanya diam membisu alias bungkam tidak sepatah kata memberikan keterangan ataupun penjelasan terkait dugaan potongan maupun pungli tersebut.

Selain itu juga, terkait legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat atau akta jual beli (AJB) atau akta hibah atas pembangunan RPS SMK PGRI 1 Labuhan Ratu tersebut diragukan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34
Ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”
Ayat 3 “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.- (*)

You might also like

error: Content is protected !!