Klaim Asuransi Bukan Urusan PPIU PT.SAW DGI, Melainkan Wewenang Kemenag ?

LAMPUNG – Polis asuransi dan surat perjanjian serta administrasi dan dokumen untuk dan atau atas nama almarhum Rumli Ilyas Permata Bumi Jemaah Umrah disinyalir tidak pernah diberikan oleh Novita Sari mitra Anak Cabang PT. SAW DGI Perwakilan Kabupaten Lampung Timur maupun Bekti Setyo Rini Cabang Perwakilan Propinsi Lampung sebagai arsip bagi ahli waris.

“Kalau ngeliat dirumah, enggak ada”. Kata Bastian Adi Candra anak ketiga almarhum Rumli Sabtu, 17 Agustus 2019 pukul 12.15 WIB.

Hal senada juga diutarakan oleh Lilis Purnamasari anak keempat almarhum Rumli sebagai ahli waris.

“Semua berkas yang berkaitan dengan umroh dulu Abi yang ngurus. Selama ini tidak ada berkas di rumah. Kata ibu, Abi diminta mengisi blanko, menyiapkan photocopy KK, KTP dan SK”. Tutur Lilis Purnamasari anak keempat almarhum Rumli.

Seorang mantan Supervisor Asuransi Bumi Putra Kabupaten Lampung Timur, Mujiono mempertanyakan siapa pemegang Polis Asuransi atas nama almarhum Rumli karena para ahli waris tidak mengetahui.

“Dikemanakan Polis dan siapa pemegang Polis atas nama almarhum RIPB selaku tertanggung sebab ahli waris tidak tahu hak pemegang polis atau tertanggung dan siapa nama ahli waris yang ditunjuk pemegang polis selaku tertanggung”. Tegas Mujiono mantan Supervisor Asuransi Bumi Putra Kabupaten Lampung Timur Sabtu, 10 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB dirumahnya.

Manager Kemitraan Marketing PT. SAW DGI Jakarta Timur, Joko hanya sebatas mengirimkan ringkasan atau tidak berikut wording polis.

Sebab, lanjut Muji, “data klaim asuransi yang dikirimkan oleh Joko itu hanya ringkasan, sedangkan wording polis asuransi perjalanan secara detail tidak dikirim. Apa saja kewajiban petugas PPIU atas klaim asuransi almarhum, seharusnya PPIU memberikan hak almarhum ke ahli waris, sejauhmana tanggungjawab petugas PPIU dan apakah hanya sebatas itu”.

Bekti Setyo Rini dan Novita Sari petugas travel DGI PT. Rini mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan uang klaim asuransi kepada ahli waris almarhum Rumli. Sedangkan, Ahmad Tsauban berharap agar supaya pihaknya dapat menyaksikan penyerahan uang asuransi kepada ahli waris, hal itupun disepakati.

Bekti Setyo Rini dan Novita Sari bahkan mereka berdua Minggu, 4 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB nekat datang kerumah ahli waris menyerahkan secara langsung selembar photocopy sertifikat kematian (bukan asli) dan uang Rp. 6, juta sebagai santunan dari travel DGI PT. SAW PPIU bukan klaim asuransi, sementara kwitansi tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pada saat serah terima.

Kepala Kantor Penjualan Jasindo Parepare, Girindra Anggoro P yang dihubungi Minggu, 28/10/2018 menuturkan, untuk asuransi yang sifat perjalanan perseroan memiliki produk travel Insurance yang terbagi menjadi dua, yakni asuransi untuk perjalanan untuk berwisata dan perjalanan umrah.

Asuransi umrah Jasindo memberikan perlindungan selama perjalanan meliputi resiko meninggal dunia, cacat tetap, dan biaya perawatan sehingga memberikan rasa aman kepada jamaah dan keluarga atau ahli waris.

“Intinya, kami memberi bantuan santunan terhadap kerugian finansial akibat risiko yang dialami selama perjalanan,” kaga Girindra, dikutip dari makasar.tribunnews.com.

Adapun manfaat dan santunan bagi nasabah yang meninggal akan memperoleh klaim sebesar Rp 100 juta, cacat tetap (max) Rp 100 juta, biaya perawatan (max) Rp 10 juta.

Kementerian Agama (Kemenag) mengurus asuransi untuk jamaah haji yang wafat, baik di Tanah Air mau pun Tanah Suci. Mereka akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang dibuat Kemenag dengan pihak asuransi.

“Sudah diurus. Ditjen PHU langsung menghubungi ahli waris dan mengurus pencairan dananya,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori di Syisyah Makkah pada Rabu (29/8), dikutip dari laman m.republika.co.id dengan judul, Asuransi Jemaah Wafat Mulai Diklaim.

Jamaah yang meninggal karena gangguan kesehatan mendapatkan manfaat sebesar Rp 18,5 juta. Sedangkan yang tewas karena kecelakaan mendapatkan uang lebih besar, yaitu Rp 37 juta. Namun, sejauh ini Kemenag belum menemukan jamaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan.

Premi asuransi per jamaah sebesar Rp 49 ribu. Asalnya dari hasil optimalisasi dana haji yang kini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Besaran premi ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan Komisi VIII DPR RI.

“Dana asuransi tersebut akan ditransfer ke rekening jamaah untuk dicairkan oleh ahli waris,” tutur Ahda.

Pengajuan klaim oleh Ditjen PHU, lanjut Ahda, dimaksudkan untuk mempercepat proses. Proses ini tidak dibebani kepada ahli waris, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak dari mereka tidak mengurus hal tersebut, sehingga penyerapan dana ini tidak maksimal.

Lagi pula, pengajuan klaim oleh Ditjen PHU menyebabkan proses pencairan dana terawasi. Setelah disetujui pihak asuransi, dana langsung dikirim ke rekening jamaah. Pada tahun sebelumnya, proses pembayaran asuransi sudah selesai tiga puluh hari setelah operasional haji.

Ahda mengimbau ahli waris tidak mempercayai siapa pun yang mengklaim akan mengurus dan membantu pencairan dana asuransi. Sebabnya, persoalan klaim sudah menjadi tanggung jawab Kemenag.

Asuransi sudah berlaku sejak jamaah keluar dari rumah menuju tempat pemberangkatan atau kedatangan di setiap daerah, sampai dengan kembali dari Tanah Suci, sebelum sampai di rumah. “Jika sudah sampai di rumah, lalu wafat, itu tidak termasuk yang mendapat asuransi,” tuturnya.

Asuransi haji merupakan bentuk perlindungan finansial terhadap jamaah haji atas risiko perjalanan. Umumnya asuransi ini sudah termasuk dalam komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Asuransi haji termasuk dalam asuransi jiwa yang memberikan perlindungan.

Asuransi ini didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. MUI menyatakan diperlukan perlindungan keselamatan atas risiko berupa kecelakaan atau kematian, mengingat lamanya masa ibadah haji dan risiko yang mungkin terjadi. Ada pun pengelolaan asuransi haji diharuskan sesuai dengan syariat Islam.

Syarat utama untuk mengikuti asuransi haji adalah memiliki tabungan haji. Untuk membuka tabungan haji, Anda dapat membukanya di bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama.

Ketentuan peraturan terkait hak-hak Jemaah Umrah dan kewajiban PPIU terdapat didalam Permenag 8/2018 tentang PPIU.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pasal 57 ayat (2) huruf f dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5345);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. 2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
3. Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah
mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah untuk menunaikan perjalanan Ibadah Umrah.
5. BPIU Referensi adalah biaya rujukan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Asosiasi PPIU adalah perkumpulan yang mengoordinasikan PPIU.
7. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi.
11. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 2
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan syariat.

Pasal 3
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
kepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Bab II Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau PPIU.
(2) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU.
(2) Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan
wisata harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu
kegiatan usahanya di bidang
keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam;
c. pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
d. memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti
kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris;
e. memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
f. telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha;
g. memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
h. memiliki kemampuan teknis untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
i. memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan
opini wajar tanpa pengecualian;
j. melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
k. memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan
l. menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6
(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k diberikan setelah dilaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan perizinan
dan peninjauan lapangan oleh Kantor Wilayah.
(2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan kantor
kementerian agama kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rekomendasi oleh Kantor Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 7
(1) PPIU wajib melaporkan perubahan susunan pemilik saham, direksi, dan komisaris dan/atau tempat/domisili perusahaan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi dan tempat/domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan perubahan
keputusan izin operasional.
(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan kinerja perusahaan.

Pasal 8
(1) PPIU dapat membuka kantor cabang di luar domisili
perusahaan sebagaimana tercantum dalam keputusan
tentang penetapan perizinan PPIU.
(2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh
pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah.
(3) Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor
cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Direktur Jenderal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara,
persyaratan, dan pelaporan pembukaan kantor cabang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bab III Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 9
(1) PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan
pelayanan yang diberikan.
(2) BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang
diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah.
(3) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10
(1) Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala
sebagai pedoman penetapan BPIU.
(2) Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU
Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal.
(3) Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur
Jenderal meminta penjelasan.

Bab IV Pendaftaran dan Pembatalan

Pasal 11
(1) Pendaftaran Jemaah dilakukan setiap hari.
(2) Pendaftaran Jemaah dilakukan oleh calon jemaah
yang bersangkutan pada PPIU sesuai dengan format
pendaftaran dan perjanjian yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
(3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat hak dan kewajiban kedua belah
pihak.
(4) PPIU wajib menjelaskan isi perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada calon jemaah sebelum
ditandatangani kedua belah pihak.
(5) PPIU wajib memberangkatkan Jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran.
(6) PPIU wajib memberikan informasi mengenai paket
umrah kepada calon jemaah.
(7) PPIU wajib melaporkan Jemaah yang telah terdaftar
kepada Direktorat Jenderal melalui sistem pelaporan
elektronik.
(8) PPIU WAJIB MEMBERIKAN DOKUMEN PERJANJIAN KEPADA JEMAAH SEGERA SETELAH DITANDATANGANI KEDUA BELAH PIHAK
(9) PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3
(tiga) bulan sebelum waktu/tanggal keberangkatan.
(10) Dalam hal Jemaah yang telah terdaftar membatalkan
keberangkatan, PPIU wajib mengembalikan BPIU
setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 12
PPIU DILARANG MEMFASILITASI KEBERANGKATAN JEMAAH MENGGUNAKAN BPIU YANG BERASAL DARI DANA TALANGAN.

Bab V Pelayanan

Pasal 13
PPIU wajib memberikan pelayanan:
a. bimbingan ibadah umrah;
b. transportasi Jemaah;
c. akomodasi dan konsumsi;
d. kesehatan Jemaah;
e. perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan
f. ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI UMRAH

Bagian Kesatu, Bimbingan Ibadah Umrah

Pasal 14
(1) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah
sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan
selama di Arab Saudi.
(2) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi materi bimbingan manasik dan
perjalanan umrah.
(3) Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
(4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
(5) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah
melaksanakan ibadah haji/umrah.
(6) PPIU wajib memberikan buku paket atau buku
pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan
umrah.
(7) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman
pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan
umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Bagian Kedua, Transportasi Jemaah

Pasal 15
(1) Pelayanan transportasi Jemaah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh PPIU
meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab
Saudi dan selama di Arab Saudi.
(2) Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIU sesuai
dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang
telah disepakati dengan calon jemaah.
(3) Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan
dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi.
(4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi transportasi udara dari Indonesia ke Arab
Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia, serta
transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
(5) Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan
dari Arab Saudi ke Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling banyak 1 (satu) kali transit
dengan menggunakan penerbangan langsung atau
paling banyak 1 (satu) kali transit dengan paling
banyak 2 (dua) maskapai penerbangan.
(6) PPIU wajib menyediakan tempat yang layak dan
nyaman bagi Jemaah selama berada di bandara.
(7) PPIU wajib memfasilitasi Jemaah yang mengalami
keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(8) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan
kendaraan yang layak dan nyaman.
(9) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi standar
kelayakan dan kenyamanan:
a. usia bus paling lama 5 (lima) tahun;
b. kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh) seat/bus; dan
c. memiliki air condition, sabuk pengaman, tombol
manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang terletak di bawah, ban cadangan atau ban anti bocor, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan lengkap dengan obat-obatan,
pengeras suara, toilet, dan kulkas seluruhnya dalam kondisi baik dan berfungsi.
(10) PPIU wajib menyediakan sarana transportasi bagi
Jemaah yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan
perjanjian yang disepakati.

Bagian Ketiga, Akomodasi dan Konsumsi

Pasal 16
(1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib dilakukan
oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
(2) Dalam hal Jemaah harus menginap sebelum
keberangkatan ke Arab Saudi, PPIU wajib menyediakan akomodasi.
(3) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan
menempatkan Jemaah paling jauh 1.000 (seribu)
meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam
wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling
rendah bintang 3 (tiga).
(4) Dalam hal Jemaah ditempatkan lebih dari 1.000
(seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah, PPIU
wajib menyediakan transportasi selama 24 (dua puluh
empat) jam.
(5) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat)
orang.
(6) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan oleh PPIU sebelum berangkat,
dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(7) Konsumsi selama di Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi persyaratan:
a. pelayanan dengan sistem penyajian secara
prasmanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari;
b. beberapa pilihan menu, termasuk menu
Indonesia; dan
c. segala bentuk konsumsi yang disajikan harus
memenuhi standar higienitas dan kesehatan.
(8) Konsumsi sebelum, dalam perjalanan, atau di bandara
diberikan dalam kemasan boks.

Bagian Keempat, Kesehatan Jemaah

Pasal 17
(1) PPIU wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan kesehatan bagi Jemaah sebelum
pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di
Arab Saudi.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. penyediaan petugas kesehatan;
b. penyediaan obat-obatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemeriksaan kondisi kesehatan awal Jemaah
sebelum keberangkatan;
d. PENGURUSAN BAGI JEMAAH YANG SAKIT SELAMA DI PERJALANAN DAN DI ARAB SAUDI
e. pengurusan Jemaah yang MENINGGAL DUNIA; dan
f. bimbingan kesehatan Jemaah diberikan
sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab
Saudi dan selama di Arab Saudi.
(3) PPIU wajib memastikan Jemaah telah mendapatkan
vaksinasi meningitis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
PPIU bertanggung jawab terhadap perawatan dan
pemulangan jemaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan
negara transit.

Pasal 19
(1) Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
(2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi tanggung jawab Jemaah secara
individu.

Bagian Kelima, Perlindungan Jemaah dan Petugas Umrah

Pasal 20
(1) Pelayanan perlindungan Jemaah dan petugas umrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib
dilakukan oleh PPIU, meliputi:
a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
b. pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama
perjalanan ibadah; dan
c. pengurusan Jemaah yang terpisah dan/atau
hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.
(2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai
dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.

Pasal 21
(1) PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu)
petugas untuk mendampingi jemaah.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dirangkap oleh Jemaah.
(3) Dalam hal jemaah berjumlah lebih dari 90 (sembilan
puluh) orang, PPIU wajib menyediakan 1 (satu) orang
tenaga kesehatan.

Pasal 22
(1) PPIU wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang
memuat paling sedikit nama Jemaah, nomor paspor,
nama PPIU, penanggung jawab dan nomor kontak di
Arab Saudi, nama muassasah, nama dan alamat
hotel.
(2) PPIU wajib mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan
resmi PPIU di Arab Saudi kepada teknis urusan haji
pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Jeddah.

Bagian Keenam Administrasi dan Dokumentasi Umrah

Pasal 23
Pelayanan administrasi dan dokumen umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:
a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi
Jemaah;
b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan
ghaib/hilang; dan
c. pengurusan dokumen lain yang dianggap perlu.

Pasal 24
(1) Masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan
masa berlaku visa.
(2) PPIU wajib memastikan masa tinggal Jemaah di Arab
Saudi sesuai dengan masa berlaku visa.

Pasal 25
PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah yang
mengakibatkan jemaah umrah:
a. gagal berangkat ke Arab Saudi;
b. melanggar masa berlaku visa; atau
c. terancam keamanan dan keselamatannya.

Pasal 26
(1) PPIU wajib melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal yang meliputi
rencana perjalanan umrah, pemberangkatan,
pemulangan, dan permasalahan khusus.
(2) Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem pelaporan elektronik.
(3) Laporan rencana perjalanan umrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1×24
(satu kali dua puluh empat) jam sebelum Jemaah
berangkat dari tanah air.
(4) Laporan pemberangkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1×24 (satu kali
dua puluh empat) jam setelah Jemaah berangkat dari
bandara pemberangkatan International.
(5) Laporan kepulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 1×24 (satu kali dua
puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah air.

Bab VI Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Sebagai Provider Visa

Pasal 27
(1) PPIU dapat mengajukan permohonan pengesahan
kontrak sebagai syarat menjadi provider visa.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
dengan melampirkan:
a. keputusan izin operasional sebagai PPIU;
b. kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan
umrah di Arab Saudi;
c. sertifikat International Air Transport Association;
d. bank garansi atas nama PPIU yang diterbitkan oleh BANK SYARIAH dan/atau BANK UMUM NASIONAL yang
memiliki layanan syariah dengan masa berlaku
selama 1 (satu) tahun;
e. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan
publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan
dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan
f. PERNYATAAN KOMITMEN MENAATI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAY PERNYATAAN FAKTA INTEGRITAS.
(3) Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib:
a. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi;
b. memastikan pelayanan administrasi akomodasi,
konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi;
c. memastikan pengurusan visa Jemaah hanya
kepada PPIU;
d. memastikan pengurusan Jemaah yang meninggal
dan/atau mengalami sakit dan dirawat di Arab
Saudi dan/atau di negara transit, dan sampai kembali ke tanah air;
e. memastikan tiket Jemaah ke dan dari Arab Saudi;
dan
f. MEMASTIKAN ASURANSI PERJALANAN JEMAAH; dan
g. melaporkan pengurusan visa kepada Direktur
Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari sejak visa
diterbitkan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank garansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 28
Dalam hal provider visa tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e
yang berakibat Jemaah terlantar, provider visa wajib
menanggung seluruh biaya yang timbul sebagai akibat
keterlantaran Jemaah.

Bab VII Penanganan Pengaduan Jemaah

Pasal 29
Jemaah dapat mengadukan pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, PPIU, dan/atau Kementerian Agama.

Pasal 30
Untuk menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PPIU wajib:
a. menyediakan sarana penyampaian pengaduan
Jemaah;
b. memiliki mekanisme penanganan pengaduan
Jemaah; dan
c. membuat berita acara penanganan pengaduan
Jemaah.

Pasal 31
PENGADUAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat DISAMPAIKAN kepada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA.

Bab VIII Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 32
(1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dibantu oleh
Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian
agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengawasan terhadap:
a. pendaftaran;
b. pengelolaan keuangan;
c. rencana perjalanan;
d. kegiatan operasional pelayanan Jemaah;
e. pengurusan dan penggunaan visa;
f. indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan
g. ketaatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor
kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis
haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Jeddah melakukan pengawasan sendiri, hasil
pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat bekerja sama dengan instansi
pemerintah/lembaga terkait.

Pasal 33
Pengawasan dilakukan secara:
a. terprogram dan berkala;
b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
c. terpadu dengan instansi pemerintah/lembaga terkait.

Pasal 34
(1) Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal
terhadap operasional Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah di tanah air, negara transit, dan Arab
Saudi.
(2) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk
moratorium perizinan dan/atau dalam bentuk lainnya.
(3) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 35
(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan
standar pelayanan minimal Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan
pengendalian ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal.

Bab IX Pembinaan

Pasal 36
(1) Pembinaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dibantu oleh
Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian
agama kabupaten/kota.
(3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat bekerja
sama dengan Asosiasi PPIU dalam melakukan
pembinaan terhadap PPIU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bab X Akreditasi

Pasal 37
(1) Setiap PPIU wajib diakreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal.
(3) Akreditasi PPIU dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 38
Biro Perjalanan Wisata yang telah ditetapkan sebagai PPIU dinyatakan memeroleh akreditasi C.

Pasal 39
(1) Akreditasi dipergunakan sebagai bahan penilaian
terhadap kelayakan dan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh PPIU.
(2) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan peringkat A (Sangat Baik), B
(Baik), C (Cukup), dan D (Kurang).
(3) Dalam hal peringkat kualitas pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mendapatkan peringkat D
(Kurang), izin operasional PPIU dicabut.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bab XI Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 41
(1) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9),
Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dikenakan sanksi
peringatan tertulis.
(2) PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2
(dua) tahun.
(3) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan
sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.
(4) Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan
umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan
perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi
pencabutan izin penyelenggaraan.
(5) PROVIDER VISA yang MELANGGAR ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi, tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa untuk paling lama 2 (dua) kali musim umrah.
(6) Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Wali Kota, izin penyelenggaraan umrah dicabut.
(7) Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau
pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada
Jemaah.

Pasal 42
(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat, hasil akreditasi,
dan/atau hasil pengawasan terhadap PPIU yang
disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara tertulis dengan melampirkan
identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran.

Pasal 43
(1) Direktur Jenderal melakukan klarifikasi terhadap
pelapor, jemaah, pemilik izin PPIU dan/atau pihak
terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan
pelanggaran terhadap Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal dapat
menugaskan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil klarifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan
sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan oleh PPIU.

Pasal 44
(1) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal membentuk
tim untuk menelaah hasil klarifikasi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
melakukan pemanggilan terhadap pelapor, jemaah,
PPIU, dan/atau pihak terkait lainnya untuk
melengkapi penelaahan terhadap laporan terjadinya
pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah.
(3) Hasil telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai
dasar pengenaan sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan oleh PPIU.

Pasal 45
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan
sanksi administrasi terhadap pemegang izin PPIU yang
terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan
pemegang saham, komisaris, dan direksi yang pernah
atau sedang mendapat sanksi atas pelanggaran
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Pasal 46
Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 disampaikan kepada pimpinan PPIU dan
ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 47
DIREKTUR JENDRAL MENGUMUMKAN PPIU YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DI MEDIA MASSA.

Bab XII Ketentuan Peralihan

Pasal 48
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. PPIU yang telah memiliki izin operasional sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan
masih tetap berlaku sampai dilakukan akreditasi;
b. pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dilakukan sebelum izin operasional
berakhir; dan
c. dalam hal PPIU telah memiliki persyaratan
minimal hasil akreditasi C, diterbitkan Keputusan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal Direktur Jenderal belum menunjuk
lembaga akreditasi PPIU, akreditasi dilaksanakan oleh
Direktur Jenderal.
(3) Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya
Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal menunjuk
lembaga akreditasi PPIU.
(4) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya
Peraturan Menteri ini, PPIU wajib memiliki sertifikat
usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro
perjalanan wisata.
(5) Dalam hal PPIU tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin operasional
sebagai PPIU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bab XIII Ketentuan Penutup

Pasal 49
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2018
Menteri Agama Republik Indonesia tertanda Lukman Hakim Saifudin

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2018
Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia
Tertanda Widodo Ekatjajana

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366 Salinan sesuai dengan aslinya. Kementerianian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Scfl. 08101991031003.

Kemudian, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang perbankan, baik bank syariah maupun bank umum berupa produk pembiayaan yang di asuransikan (protection).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, Menurut Kasmir (2008:96), sumber dikutip dari laman www.hestanto.web.id.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (*)

Laporan : Ropian Kunang

You might also like

error: Content is protected !!