Oknum Petugas PPIU PT.SAW DGI Melanggar Kewajiban Merugikan Ahli Waris ?

LAMPUNG – Ahli waris almarhum RIPB keluhkan layanan oknum petugas Cabang PT. SAW DGI Perwakilan Propinsi Lampung berinisial, BSR dan petugas Anak Cabang PT. SAW DGI Perwakilan Kabupaten Lampung Timur berinisial, NS mitra Perwakilan PT. SAW DGI Jakarta Timur sebagai penyedia jasa biro perjalanan wisata Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Keluhan terkait uang klaim asuransi almarhum jamaah, petugas PPIU PT. SAW DGI hanya serahkan uang santunan dari PT. SAW DGI Rp. 1 juta dan uang klaim asuransi untuk biaya pemakaman Rp. 5 juta. Almarhum meninggal Jumat, 1 Maret 2019 di Medinah sebab sakit ketika bersiap akan teruskan perjalanan ke Mekkah hingga dikebumikan di Madinah.

Sedangkan, didalam ringkasan nilai uang klaim asuransi akibat sakit senilai Rp. 50 juta, lalu berapa biaya jasa layanan kesehatan perawatan medis di Rumah Sakit di Medinah, sementara almarhum tidak terlalu habiskan waktu terlalu lama menjalani perawatan atau hanya sejenak.

Modusnya, RIPB direkrut jadi Jamaah Umrah Desember 2019 oleh NS pakai down payment (DP) Rp. 5 juta. Biaya keberangkatan di angsur sebab gunakan dana talangan Rp. 1,3 juta x 24 bulan difasilitasi dari sumber pembiayaan Amitra Syariah FIF Group Metro, ketika pendaftaran, petugas PPIU tidak memberi pelindungan jiwa berupa asuransi.

RIPB beranjak melakukan perjalanan Senin, 25 Februari 2019 melalui Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, namun baru 5 hari, RIPB meninggal dunia Jumat, 1 Maret 2019 jam 9.00 waktu Madinah dan dikebumikan disana.

NS antarkan koper pakaian almarhum Selasa, 5 Maret 2019 pukul 21.00 WIB dan berjanji ke BAC ahli waris urus Certificate of Death (CoD) tempo 7 hari dan akan datang bersama petugas Amitra Syariah FIF Group Metro, tapi Novita diruang tidak datang, CoD untuk syarat hapus pinjaman almarhum di Bank Eka, namun CoD tidak diberikan bahkan minta tempo lagi 3 bulan.

Bahkan petugas Cabang PT. SAW DGI Perwakilan Propinsi Lampung, berinisial, BSR Minggu, 7 Juli 2019 sampaikan ke BSR bahwa pihaknya tidak keluarkan surat apapun hanya surat keterangan dari PT. SAW DGI.

Hilang harapan ahli waris usai menerima pernyataan RBSR itu, karena ahli waris juga harapkan klaim asuransi untuk lunasi angsuran almarhum di Amitra Syariah FIF Group Metro yang sudah dibayar keenam kali.

Akhirnya, keluhan layanan NS itu Minggu, 28 Juli 2019 pukul 19.00 WIB sampai kepada Kabiro Media Online metrodeadline.com Lampung Timur. Ketika dikonfirmasi Selasa, 30 Juli 2019, NS mengatakan, disaat pendaftaran, PPIU PT. SAW DGI tidak berikan pelindungan jiwa ke almarhum RIPB melainkan ke jamaah pendaftar Januari 2019.

NS anjurkan hubungi Roh petugas Amitra Syariah FIF Group Metro, sebaliknya, setelah dikonfirmasi, Roh akan konfirmasi ke petugas travel PT. DGI PPIU terkait asuransi yang seharusnya angsuran dilunasi tanpa membebani ahli waris.

Pasca muncul berita di metrodeadline.com Selasa, 30 Juli 2019 dan Rabu, 31 Juli 2019, BSR seperti kebakaran alis, cepat dikirimkannya Certificate of Death (CoD) RIPB ke ahli waris, ternyata CoD diterbitkan Jumat, 19 April 2109 oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.

BSR juga konfirmasi ke Kepala Biro Media Online metrodeadline.com Lampung Timur Rabu, 31 Juli 2019 pukul 17.23 WIB. Kata BSR pihaknya tidak berikan pelindungan jiwa ke almarhum RUPB pendaftar Desember 2018. Melainkan ke jemaah yang berangkat Maret 2019 dan pihaknya akan kembalikan uang biaya visa kepulangan almarhum.

Ahirnya, NS dan BSR dipanggil Ahmad Tsauban Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Lampung Timur, Jumat, 2 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB bersama Roh petugas Amitra Syariah FIF Group Metro, ditunjukkan surat izin PT. SAW DGI dan sepakat akan serahkan uang klaim asuransi bersama-sama.

Tapi, BSR dan NS ingkari kesepakatan dengan Ahmad Tsauban, keesokannya, Sabtu, 3 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB mereka datangi ahli waris di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Mereka serahkan photocopy CoD dan uang santunan dari PT. SAW DGI,

Tapi ternyata di kwitansi tertulis, telah diterima dari DGI, uang sejumlah 6 juta untuk pembayaran klaim asuransi almarhum Rumli. Tapi anehnya di kwitansi tidak ditulis tanggal, bulan dan tahun penyerahan bahkan ahli waris juga dimintai tandatangani surat yang tidak tau isinya.

BAC dan LP ahli waris hubungi BSR Selasa, 6 Agustus 2019, tanyakan kenapa uang santunan dari DGI ditulis dalam kwitansi uang klaim asuransi. Apa isi surat yang sudah ditandatangani itu. Buru-buru BSR hapus 2 pesan percakapan, tatkala mengetahui BAC bukan LP yang menelpon, dalam pesan suaranya itu, BSR njurkan ahli waris hubungi NS.

BSR juga hapus photo profile WA dan nomor handphone miliknya seketika itu di non aktifkan saat akan dikonfirmasi terkait uang asuransi yang diserahkan mereka berdua dengan NS

Jo Manager Kemitraan Marketing PT. SAW DGI Jakarta Timur Selasa, 6 Agustus 2019 hubungi ahli waris, ia minta maaf atas pelayanan NS dan BSR serta menjelaskan terkait CoD dan uang santunan 6 juta itu adalah klaim asuransi bukan santunan dari PT. SAW DGI, surat yang ditandatangani hanyalah tanda terima.

Jo juga tanyakan permintaan ahli waris dan kirimkan ringkasan asuransi, sedangkan wording polis tidak, BAC minta dapat bertemu BSR dan NS serta Jo guna minta tanggungjawab klaim asuransi.

Selain itu, hak ahli waris berikut uang untuk biaya hotel dan konsumsi almarhum sejak Jumat, 1 Maret 2019 – Selasa, 5 Maret 2019 bia perlu dikembalikan oleh PPIU PT. SAW DGI selain uang klaim asuransi dan visa.

Ahli waris di undang Ahmad Tsauban Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Rabu, 7 Agustus 2019. Keduanya dimintai keterangan secara detail terkait indikasi buruknya pelayanan yang diberikan NS dan BSR itu.

Usai mendengarkan keterangan itu, Tsauban katakan, dirinya protes atas sikap BSR dan NS, karena melanggar kesepakatan sebab uang klaim asuransi diserahkan tidak melibatkan pihaknya.

Pihaknya tidak menerima pemberitahuan keberadaan Anak Cabang PT. SAW DGI Perwakilan Kabupaten Lampung Timur yang rekrut jamaah diwilayahnya. Tidak menerima laporan jumlah jamaah yang diberangkatkan, tidak tahu apabila NS menjadi petugas Anak Cabang PT. SAW DGI Perwakilan Kabupaten Lampung Timur.

Rencana Tsauban akan melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung sebab keberadaan PT. SAW DGI di Kabupaten Lampung Timur tanpa pemberitahuan lagipula terindikasi tidak ada izin komersil.

Direktur Utama PT. SAW DGI Jakarta Timur, berinisial EG dan Komisaris, DL serta Manager Marketing PT. SAW DGI Jakarta Timur, Jo berikut BSR maupun NS sebagai PPIU seharusnya memberikan pelindungan jiwa berupa asuransi kematian, kesehatan dan kecelakaan sebelum jamaah melakukan perjalanan ibadah umrah.

Dikemanakan Polis dan siapa pemegang Polis atas nama almarhum RIPB selaku tertanggung sebab ahli waris tidak tahu hak pemegang polis atau tertanggung dan siapa nama ahli waris yang ditunjuk pemegang polis selaku tertanggung.

Sebab, data klaim asuransi yang dikirimkan oleh Jo hanya ringkasan, sedangkan wording polis asuransi perjalanan Syariah (PT-red) secara detail tidak dikirim. Apa saja kewajiban petugas PPIU atas klaim asuransi almarhum, seharusnya PPIU memberikan hak almarhum ke ahli waris, sejauhmana tanggungjawab petugas PPIU dan apakah hanya sebatas itu.

Atas permasalahan tersebut terjadi indikasi terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan uang klaim asuransi diduga dilakukan petugas PPIU sehingga merugikan ahli waris. Seharusnya ahli waris menerima uang klaim asuransi seutuhnya bukan hanya uang biaya pemakamam dan santunan dari PT. SAW DGI Jakarta Timur yang hanya senilai Rp. 6 juta.

Ketika akan dikonfirmasi melalui sambungan telephone kantor maupun handphone pribadi, EG Direktur Utama PT. SAW DGI Jakarta Timur dan DLKomisaris serta Jo Manager Marketing Kemitraan sebagai PPIU selalu tidak berada ditempat, begitu juga melalui aplikasi WhatssApp tidak ada jawaban.
“Kebetulan sih, beliau-belia itu lagi tidak ada, belum ada kabar apakah datang atau tidak, nanti saya sampaikan”. Kata Doni Handoko petugas Desain Grafis PT. SAW DGI Jakarta Timur Jumat, 9 Agustus 2019 jam 10.01 WIB melalui sambungan telephone kantor.
Menurut mantan Supervisor Asuransi Bumi Putra Kabupaten Lampung Timur, Mujiono (57) perlu dipertanyakan kepada petugas PPIU, siapa pemegang Polis tertanggung atas nama RIPB almarhum dan siapa ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis tertanggung.

“Siapa pemegang polis tertanggung atas nama almarhum RIPB sebab ahli waris tidak tau, siapa nama ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis. Dikemanakan Polis itu, karena didalam polis ada ketentuan perjanjian yang mengatur hak tertanggung dan kewajiban penanggung”. Tegas Mujiono Sabtu, 19.30 WIB dikediamannya.

“Sebab, data asuransi yang dikirim itu hanya ringkasannya saja, kemana ketentuan lebih jelas yang mengacu pada wordinng polis asuransi perjalanan syariah secara detail. Sekarang apa kewajiban petugas PPIU yang seharusnya memberikan hak RIPB almarhum kepada ahli waris, dimana letak tanggungjawabnya”. Jelas Muji.

“Asuransi jiwa mencakup hak pemegang polis, apalagi disebabkan sakit, sedangkan, pemilik kendaraan yang hanya satu kali bayar premi disaat buat SIM, ketika terjadi kecelakaan bisa dapat asuransi bahkan ada uang pemakaman. Begitu juga korban yang cacat dan ada biaya perawatan dirumah sakit”. Terang Mujiono mantan Supervisor Asuransi Bumi Putra Kabupaten Lampung Timur itu.

Pelayanan BSR dan NS serta oknum petugas PPIU melanggar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 834 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. SAW selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diterbitkan Kamis, 29 Desember 2016, diktum ketiga berbunyi, PT. SAW sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, WAJIB menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf k dan l, Pasal 6 Ayat(1) dan Ayat (2), Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Ayat (3)

Pasal 12 PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan. Pasal 27 (1) PPIU dapat mengajukan permohonan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa. (3) Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib: f. memastikan asuransi perjalanan Jemaah.

Laporan : Ropian Kunang.

You might also like

error: Content is protected !!