API Trawl Dilarang Sejak 1980 Diganti API Ramah Lingkungan

LAMPUNG – Pemerintah memberikan himbauan tentang larangan bagi para nelayan untuk tidak menggunakan alat penangkap ikan (API) jenis jaring trawl berlaku sejak tahun 1980 silam, larangan penggunaan API Trawl, itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl, sementara Pemerintah memberikan bantuan sebagai jaring pengganti API ramah lingkungan dimulai sejak tahun 2016.

Bukan hanya di Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah melalui pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan program penggantian alat penangkap ikan (API) ramah lingkungan di 4 Kabupaten / Kota se-Propinsi Lampung.

“Ya, pelarangan alat penangkapan ikan (API) trawl sudah lama, dari tahun 83 dan dari tahun 2016 Pemerintah juga sudah melakukan penggantian alat tangkap ikan dengan jaring sebagai alat yang ramah lingkungan”. Tegas Makmur Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung Rabu, 7/8 jam 7.23 WIB melalui aplikasi WhatssApp.

Pemerintah melaksanakan kegiatan program penggantian alat penagkap ikan ramah lingkungan dimulai dari tahun 2016 dan tahun 2107 yang meliputi 4 Kabupaten / Kota se-Propinsi Lampung.

“Penggantian API ramah lingkungan
2016 di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 40, di Kabupaten Tulang Bawang 10 dan di Kota Bandar Lampung 10. Pada tahun 2017 di Lampung Timur 234 dan di Kabupaten Lampung Selatan 35 serta di Kota Bandar Lampung 32. Ini alat tangkap ikan yang sudah dibantu dalam rangka penggantian alat tangkap ikan yang dilarang”. Tambahnya.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, Makmur berharap kepada para nelayan agar dapat segera beralih ke API ramah lingkungan.

“Agar seluruh nelayan bisa segera beralih ke alat tangkap ikan yang ramah lingkungan”. Harapnya.

Sebelumnya, telah diberitakan dengan judul, Larangan Penggunaan Alat Tangkap Trawl, Nelayan Kuala Penet Gelisah … ? Edisi pertama Selasa, 6 Agustus 2019 di metrodeadline.com.

Masyarakat nelayan warga Desa Marga Sari dan Desa Suko Rahayu Kecamatan Labuhan Meringgai disinyalir merasa resah dan gelisah terkait adanya himbauan tentang larangan menggunakan alat tangkap Trawl sebagaimana tertulis dalam biner yang dipasang pihak berwenang Selasa, 6/ 8 pukul 17.00 WIB berlokasi disekitar jembatan Dusun Kuala Penet Desa Marga Sari.

Keresahan dan kegelisahan para nelayan muncul setelah pemasangan biner itu, soalnya, para nelayan tak berani melaut lantaran takut ditangkap selain itu juga merasa takut kehilangan pekerjaan sebagai sumber penghasilan mereka.

“Nelayan di Kuala Penet resah, adanya pemasangan banner yang bertuliskan ini,
mereka saling tanya, jadi tema obrolan, sejak mereka membaca spanduk/ biner ini, informasinya biner baru terpasang sore tadi”. Kata sumber Selasa, 6/8 pukul 19.17 WIB melalui aplikasi WhatssApp.

Menurut seorang pengepul ikan asin pihaknya mendengar terdapat biner yang memuat himbauan tentang larangan menggunakan alat tangkap trawl.

“Kata anak-anak jaring dogol nggak bisa dipakai lagi, spanduk dipasang orang dari Jakarta langsung sekitar magrib tadi, kita nggak paham soalnya nggak ngerti, memang dipasang diulang-ulang seringkali, tiap tahun pasti ada masalah”. Keluh Lili Wulan seorang pengepul ikan asin di Kuala Penet Selasa, 6/8 pukul 21.09 WIB melalui sambungan handphone.

Masyarakat bukan merasa keberatan atas larangan itu, akan tetapi mayoritas nelayan memakai alat tangkap Trawl.

“Bukannya merasa keberatan, jadi kita disini semua pake jaring itu, sebagai nelayan kita nggak bisa kerja, usahanya nggak bisa jalan”. Ujarnya.

Pemerintah pernah memberikan bantuan alat tangkap pengganti trawl tapi tidak digunakan disinyalir alat tangkap pengganti kurang tepat.

“Diganti juga dari Pemerintah ngasih gantian nggak ke pake, dulu pernah dikasih tapi nggak cocok karena disini bukan karang tapi wilayah lumpur”. Urainya.

Sebagai pengepul ikan asin, pihaknya merasa ketakutan akan kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

“Kita pengepul ikan asin pada ketakutan semua, bagaimana mau usaha, namanya nelayan banyak orang awam jadi ngeliat spanduk kayak gitu semua ketakutan, karena kalau kapalnya ketangkap nggak bakal pulang lagi di Jakarta”. Tuturnya.

“Ya diganti alat kayak gitu, ya gimana kita nggak pernah ngeliat dapet, dapet ikannya nggak nyukupin buat dapur, buat anak sekolah. Kayak jaring rajungan itukan musiman, teri musiman nggak sesuai dari tahun ke tahun, kayak teri bulan satu bulan dua dapet, bulan tiga udah abis”. Paparnya.

Harga alat tangkap jaring ikan flay sangat mahal dan tidak mungkin akan terjangkau oleh nelayan kecil.

“Kalau jaring flay itu kita nggak ada uang ratusan juta nggak bisa kebeli oleh kita nelayan kecil ini, karena mahal harga jaring flay itu, jadi jarang ada yang punya”. Tutupnya.

Masyarakat nelayan berharap kepada Pemerintah agar tidak melarang mereka menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan trawl. Karena selain akan banyak indikasi kelaparan, untuk modal usaha mereka menggadaikan surat rumah ke Bank.

“Tolonglah, jangan dilarang, soalnya yang mau mati kelaparan itu bukan rakyat satu orang, tapi hampir seratus persen nelayan yang gadaikan rumah ke bank, kita juga pengepul-pengepul gadaikan rumah ke bank”. Harapnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur, KMS Tohir Hanafi mengatakan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, laut 0-12 mil merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Lampung.

“Dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, laut 0 sampai dengan 12 mil itu kewenangan Propinsi, jadi kewenangan kita hanya sebatas pimbanaan nelayannya saja”. Kata Hanafi.

Kepala Pos Polisi Air dan Udara (Polairud) Kuala Penet, AKP, M, Faisal membenarkan team dari Kelautan Pusat melakukan pemasangan biner berisi tentang himbauan larangan nelayan menggunakan alat tangkap trawl.

“Memang tadi siang team dari Kelautan Pusat memasang biner, himbauan tentang Undang-Undang Perikanan yang melarang menggunakan alat tangkap trawl, ketentuan di Undang-Undang seperti itu, mudah-mudahan ada solusi dari Pemerintah”. Tegas AKP. M. Faisal Selasa, 6/8 pukul 22.00 WIB.

Sementara, hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, Makmur tidak memberikan keterangan. (*)

Laporan : Ropian Kunang

You might also like

error: Content is protected !!