Eksploitasi Pasir Dilakukan Pengusaha PT.JPP Secara Illegal ?

LAMPUNG TIMUR – Maraknya kegiatan eksploitasi pertambangan pasir secara illegal dilakukan pengusaha PT. Jaya Pacific Propertindo (PT. JPP) secara illegal, lalu
kegiatan itu ditutup oleh Pemerintah Propinsi Lampung pada sekitar Januari 2016, penutupan itu tak berlangsung lama sekitar November 2017 kembali beraktifitas, seperti telah diberitakan di berbagai media online.

Kegiatan pertambangan pasir tanpa izin resmi dari Kementerian Pertambangan dilakukan sewenang-wenang mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, bahkan indikasinya merambah sampai ke Kecamatan Gunung Pelindung dan Kecamatan Labuhan Meringgai tanpa ada pertimbangan rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan.

Keluhan dan keresahan muncul dari berbagai elemen lapisan masyarakat (stakeholders) warga di Kecamatan Pasir Kabupaten Lampung Timur khususnya dan Propinsi Lampung pada umumnya atas aktifitas kegiatan tambang pasir tersebut.

“Tambang pasir di Sumur Kucing masih ada, dari lokasi diangkut pakai mobil gerandong seperti ini. Sebenarnya, itu sudah dari dulu dicegah tapi buka lagi, dicegah buka lagi, padahal kami sudah lapor ke Polda, ke Polres, surat pernyataan penolakan tambang dipegang pak Sunar Kepala Dusun yang baru”. Ungkap warga Desa Sumur Kucing dan Desa Rejo Mulyo Rabu, 17/07/2019.

Kini, kegiatan pertambangan pasir sedang marak-maraknya dilakukan di Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti, hal itu dikeluhkan oleh Suwarto Kepala Desa Pasir Sakti sebab berakibat merusak ruas badan jalan di Desanya, kegiatan pertambangan pasir dilakukan oleh pengusaha PT. KTP namun hasilnya tetap ke PT. JPP.

“Liat itu di Desa Mekar Sari parah, ada ratusan mesin sedot pasir disana dan ratusan mobil lewat tiap hari, hancur jalan ke arah pasar ditempat saya, perusahaan KTP itu cuma pinjam tangan semua pasir pasti ke JPP”. Keluh Suwarto Kepala Desa Pasir Sakti Rabu, 17/07/2019 pukul 14.43 WIB melalui sambungan handphone.

Ketika akan dikonfirmasi di Kantor PT. JPP terkait legalitas perizinan resmi kegiatan eksploitasi pasir tersebut, Anton Edi Wijaya selaku Komisaris dan Ucok sebagai Manager PT. JPP tidak berada ditempat.

“Semua di Jakarta, manager pak Ucok di Bali karena buka tambang pasir di Karang Asem, pak Edi Wijaya di Jakarta, pesan mereka kalau ada wartawan silahkan ke Jakarta”. Kata Brama Kumbara dan Andigere sebagai security.

Diperoleh sumber menjelaskan bahwa PT. Jaya Pasifik Propertindo (PT. JPP) merupakan pertambangan pasir terminal khusus pasir rumah tambak. Pertambangan pasir berlokasi di Kecamatan Gunung Pelindung dan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan area seluas 1000 Hektar.

Hasil pertambangan pasir itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal pengembangan pembangunan terminal umum di Kabupaten Lampung Selatan, kawasan industri, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda dan pembangunan Jalan Tol Sumatera.

Begitu pula gunay memenuhi untuk kebutuhan Nasional, kebutuhan di Provinsi Banten, kawasan Industri Jababeka di Bojonegara, pembangunan Pabrik Besi Krakatau Posco, pembangunan Pusat-Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok, infrastruktur Jabodetabek dan kanal Banjir Jakarta.

Legalitas perizinan untuk melakukan aktifitas kegiatan pertambangan PT. JPP disinyalir berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 691 Tahun 2011 tentang pemberian Izin Operasi kepada PT. Jaya Pacific Propertindo untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan pasir di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

Laporan :

– Ropian Kunang,
– Wahyudi dan
– Salbari.

You might also like

error: Content is protected !!