Sebelum Izin Diterbitkan, Pekerjaan Bangunan Fungsi Empat Dilarang Dimulai

LAMPUNG TIMUR – Bangunan budidaya walet yang dikerjakan oleh pemiliknya warga Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, berinisial Hi. Smd sejak September 2018 hanya mengantongi surat persetujuan dari beberapa orang masyarakat warga Desa disekitar lingkungan bangunan.

Selain itu, sebagai bangunan komersil terindikasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kalau bangunan walet yang didepan pabrik itu memag belum ada IMB”. Kata Kepala Desa setempat.

Apakah bangunan budidaya walet tersebut tidak memiliki persetujuan izin lingkungan dari masyarakat warga Desa setempat.

“Ada”. Jawab Kepala Desa singkat.

Apakah pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan baru yang dibangun sejak sepuluh bulan lalu telah dibayar.

“Saya belum tanya Kepala Dusun, Kepala Dusun sedang takziah”. Jelas Kepala Desa itu.

Pajak budidaya walet yang dihapus Mustakim Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur, seperti telah diberitakan merupakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 46.

“Pajak budidaya walet yang dihapus Kepala Bapenda Lamtim, itu terdapat dalam Perda Lamtim Nomor 16/2011 tentang Pajak Daerah Pasal 46”. Kata Sekretaris Non Government Organization (NGO) Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Lampung Timur, Mirwan Shofik.

Namun Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Atas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku.

“Tapi, saya kira Perda Lamtim Nomor 10/2000 tentang retribusi atas izin peruntukkan penggunaan tanah dan Perda Lamtim Nomor 12/2000 tentang retribusi IMB masih berlaku”. Imbuh Mirwan panggilan akrabnya.

“Kenapa demikian, karena kedua Perda itu merupakan sumber untuk menggali retribusi sebagai PAD. Lagipula kita belum ada info kedua Perda retribusi itu juga dihapus”. Lanjut Sekretaris N.G.O JPK Korda Lamtim.

Menurut masyarakat warga Desa setempat, bangunan 4 lantai itu, akan dijadikan oleh pemiliknya sebagai toko material bangunan dan budidaya walet.

Bangunan toko dan budidaya walet tersebut disinyalir melanggar ketentuan dalam 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Lampung Timur di waktu bersamaan, yaitu tahun 2000.

Untuk bangunan fungsi IV, sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perda ini, demikian ketentuan sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Atas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 16 angka 1 dan angka 2.

Laporan : Ropian Kunang.

You might also like

error: Content is protected !!