Ketua JPK : Bilamana Tidak, Saya Minta Semua Korban Ke Polres

LAMPUNG TIMUR – Sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat warga Desa Tanjung Qencono dan Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur serta sekitarnya, Kamis, 9/5 jam 10.00 WIB mendatangi Sekretariat Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim).

Kedatangan masyarakat disambut dengan gembira oleh Sidik Ali, S,Pd,I Ketua JPK Korda Lamtim yang bermotto “Bergerak Bersama Rakyat”. Kehadiran masyarakat juga disambut baik oleh segenap pengurus dan anggota di Jalan Kiemas Putra Dusun Nganjuk Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana.

Masyarakat yang hadir itu sejumlah 5 orang, 3 orang dari tim makelar Sauji,CS dan 2 orang dari tim makelar Nicky Herianto yang bergabung menjadi satu. Selebihnya sekitar belasan orang masyarakat korban pemotongan atau kekurangan uang pembayaran tanah.

Sebelumnya, sejak November 2018 mereka telah terlebih dahulu mengutarakan aspirasi mereka baik secara lisan maupun tertulis dan memberikan surat kuasa melalui Tim Investigasi yang dipimpin oleh Ketua Bidang Investigasi JPK Korda Lamtim, Ropian Kunang.

Satu demi satu masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait adanya indikasi uang fe belum mereka terima secara penuh maupun dugaan pemotongan uang pembayaran tanah dengan nilai bervariasi dan pungutan liar (pungli) untuk biaya pembuatan akta jual beli (AJB) yang diduga dilakukan secara sepihak oleh Samsul Arifin Kepala Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur.

Selain itu, indikasi pemotongan uang dan pungli itu juga dilakukan oleh Samsul Arifin bersama Mareo Korompis anak kandung Nicky Heryanto penerima kuasa dari Beni Wijaya Direktur CV. Agri Starch Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, bahkan diduga kuat Nicky Heryanto sebagai otak munculnya permasalahan yang dinilai piawai dalam pembebasan tanah di Kabupaten lain.

“Sebagai masyarakat kami ini memang orang bodoh, tapi tolong jangan terlalu dibodohin, jangan keterlaluan. Tanah saya 1,5 hektar harganya 150 juta baru dibayar 20 juta.” Tegas Sadari Putro tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Tanjung Qencono periode tahun 2006-2011.

Menyikapi dugaan uang fe yang belum sepenuhnya direalisasikan untuk 5 orang dari 2 tim makelar dan potongan uang pembayaran tanah belasan masyarakat serta pungli itu, maka Ketua JPK Korda Lamtim, Sidik Ali, S, Pd, I dengan tegas mengatakan :

“Persoalan ganti rugi lahan ini bukan seperti orang berdagang atau berbisnis, tapi ini masalah hak-hak atas tanah masyarakat. Disitu menghilangkan dan mengurangi yang sepatutnya mereka terima. Ini pertaruhan bagi masa depan lahan untuk pertanian, juga masa depan anak cucu mereka dan lain sebagainya.” Tegas Sidik Ali, S,Pd,I.Ketua Kordinator Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK ) Lampung Timur.

“Kami tidak menghalangi masuknya investor untuk berinvestasi, sepanjang bisa meningkatkan perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat dan sekitarnya. Mengurangi tingkat pengangguran, menambah inkam dan pajak pemasukan sebagai retribusi pendapatan asli daerah dari nilai ganti rugi lahan masyarakat yang belum dibayarkan. Ini terkesan ada indikasi penghilangan hak-hak masyarakat, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, ada dugaan penipuan dan penggelapan serta pembohongan publik. Kalau mau dikatakan ini masalah besar, saya belum mengatakan besar, tapi kalau ini mau dikatakan persoalan kecil, ini buktinya, sudah menjadi persoalan.” Jelas Sidik Ali.

“Maksud saya dengan anda berdua selaku lawyers yang ditunjuk dan diutus dari pihak Mareo atas nama CV. Agri Starch, sebelum bola ini menggelinding lebih jauh sampai semuanya terobrak – abrik dan tercabik – cabik, kami minta agar segera clien anda membereskan, mustahil tidak bisa diselesaikan dalam timing waktu 7 x 24 jam.” Terang Ketua JPK Korda Lamtim.

“Jangan sampai melanggar peribahasa, kongsi dibagi, utang dibayar dan janji ditepati. Kalau ini dinafikkan tunggu saja nanti pasti ada akibatnya, karena ada sebab pasti ada akibat.” Urainya.

“Kami ingin mengurai benang merah, jadi satu persatu, masyarakat selaku korban saya sebutkan nilai nominal yang belum dibayarkan dan luas lahan yang terkena ganti rugi. Bukan saya menampik masalah perjanjian pemberian fe antara saudara Mareo, Samsul kepada saudara Sauji,CS, tapi itu nanti, maka saya perlu dihadirkan kedua orang yang berkaitan langsung dengan masalah ini yaitu saudara Mareo dan Samsul.” pinta Sidik.

“Dalam waktu 7 x 24 jam, duit itu sudah ada dan sudah harus dibayarkan kepada sejumlah masyarakat yang menjadi korban yang memberikan surat kuasa kepada JPK. Tapi kalau indikasinya sudah dibelikan sapi, kendaraan, perumahan dan sebagainya itu namanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU (Money Loundering) dan masuk dugaan unsur penggelapan dan penipuan.” terangnya.

“Duit ini sudah ada, seperti contohnya punya bapak ini 100 juta dibayar 93 juta, apalagi punya bapak ini kurang 130 juta ternyata baru dibayar 20 juta.

“Usahakan duit itu sudah ada, bilamana dalam limit waktu 7 x 24 jam tidak ada solusi pengembalian uang itu, maka saya minta semua korban ke Polres Lampung Timur, biar diperiksa semua dan diselesaikan ke ranah hukum. Tapi apabila masalah ini sudah ditandatangani oleh JPK, saya minta semua masyarakat tidak ada satu orangpun yang mundur, sebab kami masih menangani BMT Surya Melati terindikasi penipuan dan penggelapan uang ratusan juta punya nasabah.”

“Duit ini sudah ada, seperti contohnya punya bapak ini 100 juta dibayar 93 juta, apalagi punya bapak ini masih banyak dengan kekurangan 130 juta sebab baru dibayar 20 juta.
Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada anda berdua hadirkan Mareo dan Samsul supaya semua bisa berjalan, kalian selaku lawyer, lawyer menegakkan hukum, membela klien, kami ada diseberang.”

“Sebenarnya ini, intinya mudah, kalau mereka memang mau menyelesaikan masalah, selesaikan poin yang masih mengalami kekurangan, bahas masalah ini disini dengan yang dijanji – janjikan fe itu, selesai urusannya, begitu maksudnya.

“Entah nilai 10 mau diberikan 3 atau 5 itu terserah tapi itu nanti bisa dibicarakan kalau masalah fe broker, tapi kalau yang ini harus utuh, kalau dia 9 juta harus dipenuhi 9 juta, saya nggak mau kalau sudah ditandatangani oleh JPK,
seandainya 9 juta dibayar 6 juta, nggak selesai itu persoalannya. Seperti punya bapak (Sadari) ini memang banyak yang belum dibayar, duitnya 150 juta baru dibayar 20 juta.”

“Kalau dia sudah ada proses ganti rugi, uang pembayaran tanah sudah ada yang diterima oleh masyarakat, berarti duitnya sudah menggelontor semua, itu logika, nggak mungkin nggak.”

Pada kesempatan itu, Adi Kuasa Hukum Mareo Korompis dan Samsul Arifin atau Nicky Heryanto mengatakan dirinya masih sebatas mendapatkan keterangan sepihak dari Mareo Korompis.

“Mareo menghadap kami, memberikan keterangan yang saya anggap sepihak, dari keterangan itulah muncul nama JPK, sehingga saya menemui beliau untuk mendapatkan keterangan.” Kata Kuasa Hukum pihak penerima kuasa CV. Agri Starch.

“Alhamdulillah lanjutnya, saya katakan disini ada korban dari pak Mareo, pak Nicky versinya, telah berkumpul memberikan keterangan sekaligus melengkapi apa yang kami perlukan. Misalnya tanah perlunya berapa, bayar berapa dan kurangnya berapa.”

“Jadi kami ini bukan pembela, saya tidak masuk keramah pembela, karena legalnya belum disini, kecuali kalau sudah perang gugatan. Bapak yang gugat Mareo, pak Mareo pakai saya, tapi tidak membenarkan, yang salah tetap salah, itu eputusan pengadilan.” Imbuh Adi.

“Saya juga tidak menggaransi bahwa masalah ini selesai dengan saya, intinya pak Mareo tidak mau memenuhi tuntutan, karena saya diberi mandat untuk menyelesaikan masalah ini. Saya sekarang mencari informasi yang sebenarnya, nggak menutup kemungkinan setelah saya mendapatkan keterangan dari JPK dan bapak ibu sekalian saya mengundurkan diri.” Tambah Lawyer itu.

“Karena lawyer itu, jika bertentangan dengan hati nurani, tidak bisa, kalau saya pakai hati nurani. Ultimatum dari JPK tadi belum bisa saya iyakan, saya harus kumpulkan bukti – bukti dulu. Jika seandainya keterangan Mareo itu bertentangan dengan hati nurani saya, maka saya pastikan kita nggak akan ketemu lagi, saya akan mundur dan akan saya tarik kuasanya.” Tuturnya pengacara tersebut.

“Tapi kalau memang dia mengakui kesalahan atas keterangan – keterangan bener ya sudah, silahkan. Tapi ketika nanti, bukan saya mengancam atau mengultimatum, misalnya pak Mareo siap, bukti – buktinya ada yang untuk kliennya saya, maka saya silahkan proses hukumnya nanti dikawal sama JPK. Tapi maksud saya datang kesini jangan sampai kesitu juga, kalau memang bisa diselesaikan.” Pungkas Advokat itu.

Menyikapi statement Kuasa Hukum tersebut, Ketua JPK kembali dengan tegas meminta Mareo Korompis dan Samsul Arifin menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan hak – hak masyarakat.

“Maksud kami begini, terkait limit 7 hari itu, kalau dia memang berfikir panjang untuk perusahaan, karena yang kami tangani ini mengenai hak masyarakat. Itupun kalau memang mau bagus tidak menghambat perusahaan, sebenarnya bukan kami yang menghambat. Tapi itu akibat dari ulah perbuatan – perbuatan mereka sendiri, karena kaki tangan mereka sendiri yang menghambat perusahaan, jadi kalau bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari, itu saja.” Tegas Sidik.

“JPK menilai terjadi dugaan tindakan persekongkolan dan pemufakatan jahat, kemudian penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan bahkan terjadi indikasi pemalsuan dokumen negara.” Tutup Ketua JPK Korda Lamtim.

Terindikasi tindakan Nicky Heryanto, Mareo Korompis dan Samsul Arifin Kepala Desa Tanjung Qencono merugikan masyarakat dengan nilai kurang lebih Rp. 1 milyaran, baik uang fe, janji – janji dan potongan pembayaran tanah serta potongan biaya pembuatan akta jual beli (AJB). {Rop}

You might also like

error: Content is protected !!