Bandar Lampung, Metrodeadline – Pasca aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Lampung melayangkan ultimatum keras kepada anggota DPR RI asal daerah pemilihan Lampung. IMM menegaskan, wakil rakyat harus benar-benar mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta menjadi contoh bagi masyarakat dengan tidak menampilkan sikap arogan dan flexing serta hidup sederhana. Senin (1/9)
Ketua Umum DPD IMM Lampung, Jefri Ramdani, menyampaikan bahwa aksi damai yang digelar IMM merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga demokrasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil menuntut pemerintah mengevaluasi DPR, menteri, Polri dan seluruh pejabat yang buruk kinerja dan korupsi. Aksi ini ditujukan untuk seluruh anggota DPR RI dan meminta keadilan untuk korban pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal terlindas mobil polisi.
“Kami hari ini turun menyampaikan aspirasi secara baik-baik, namun jika ada wakil rakyat asal Lampung berulah, menutup telinga, atau tidak berpihak kepada rakyat, berjoget-joget dan bertindak sesukanya maka kami akan menurunkan mereka dengan cara konstitusional dan gerakan rakyat yang besar,” tegas Jefri.
Menurut IMM, anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Lampung tidak boleh mengkhianati amanah konstitusi. IMM menilai, banyak persoalan di Lampung seperti ketidakstabilan harga komoditas singkong, persoalan tenaga kerja, dan problem kemiskinan, pendidikan, kesehatan justru kurang mendapatkan perhatian serius dari wakil rakyat.
“Jangan sampai rakyat Lampung hanya dijadikan batu loncatan politik saat pemilu. Kalau mereka hanya datang saat butuh suara, tapi abai pada penderitaan rakyat, IMM Lampung bersama rakyat siap menurunkan legitimasi mereka,” lanjut Jefri.
Firmansyah Atik, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Lampung menambahkan dan menegaskan bahwa ultimatum tersebut bukan gertakan kosong, melainkan bentuk konsistensi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. IMM menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemuda Lampung tetap solid memperjuangkan aspirasi rakyat, serta tidak takut kepada praktik politik yang merugikan kepentingan masyarakat.
“Wakil rakyat itu mewakili kepentingan rakyat bukan kedaulatan rakyat. Sewaktu waktu mereka berulah, maka wajib kita ganti,” kata Firmansyah Atik.
(Red)
