Agar Kendaraan Tidak Bodong, Jasa Raharja Imbau Pemilik Kendaraan Jangan Abaikan Surat Peringatan

Jakarta – Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Jasa Raharja, Korlantas Polri,
dan Kemendagri, kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait
implementasi UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya
pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak
pajak.

Agenda yang diikuti oleh perwakilan akademisi, Kemenkominfo, pengamat transportasi,
dan media massa itu, digelar di Gedung Jasa Raharja Kantor Pusat, Kuningan, Jakarta
Selatan, pada Selasa (17/01/2023).
Pembahasan FGD kali ini menitikberatkan perihal mekanisme penyampaian peringatan
secara elektronik, terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi
ulang dua tahun berturut-turut, setelah habis masa berlaku STNK.

“Kami terus
melakukan kajian dan pembahasan agar nantinya surat peringatan yang kami kirimkan
kepada pemilik kendaraan benar-benar sah dan patut secara hukum,” ujar Direktur
Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dalam diskusi tersebut.

Dalam pasal 85 Peraturan Kepolisian No.7 Tahun 2021, tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor, kata Dewi, disebutkan bahwa sebelum penghapusan
dari daftar Regident Ranmor, Unit Pelaksana Regident Ranmor harus terlebih dahulu
menyampaikan peringatan, baik secara manual maupun elektronik.

Dewi mengatakan, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu
dioptimalkan, seperti data pemilik kendaraan yang valid dan keabsahan serta
mekanisme surat peringatan. “Kendaraan yang memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2)
huruf b itu jumlahnya jutaan, sehingga apabila dilakukan secara manual dengan
mengirimkan surat peringatan satu-persatu akan menimbulkan biaya yang sangat
besar. Oleh karena itu, melalui FGD ini kami ingin mendapat masukan dari para
peserta,” ujarnya.

Dalam paparannya, Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol. Yusri Yunus,
menyampaikan bahwa tahapan penghapusan registrasi ranmor diawali dengan
pengiriman peringatan kepada pemilik kenadaraan, yang terdiri dari peringatan
pertama, kedua, dan ketiga. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan tidak juga
mendapat tanggapan, maka data registrasi ranmor akan dihapus secara permanen.
“Penghapusan regident ranmor dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap
stempel “dihapus” pada kartu induk, buku register, BPKB, STNK, dan pada sistem
manajemen registrasi ranmor,” ujarnya.

Menurutnya, terkait hal itu, perlu ada pembahasan secara detail bersama para
pemangku kepentingan terkait teknis pelaksanaan penghapusan data regiden ini.
“Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan terkoordinir melalui
penyampaian informasi yang jelas dan benar, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan
atau kebingungan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II Kemendagri, Azwirman, S.
STP., M.Si., menyampaikan, bahwa sebelum peraturan tersebut diimplementasikan,
Tim Pembina Samsat melalui Pemerintah Daerah telah memberikan relaksasi berupa
penghapusan denda pajak dan menggratiskan Biaya Balik Nama (BBN 2).

“Pemberian
keringanan, pengurangan, pembebasan, itu kewenangan pemerintah daerah dengan
memperhatikan kondisi wajib pajak dan atau objek pajak,” ujarnya.

Penyampaian peringatan penghapusan data ranmor melalui sistem elektronik,
mendapat dukungan dari advokat dan pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan.
Menurutnya, kekhawatiran adanya risiko gugatan bisa tidak terjadi, karena tujuannya
untuk penyelenggaraan negara.

“Secara umum setuju. Hanya, gimana caranya supaya
peringatan ini nyampe ke masyarakat,” ujarnya.
Dukungan terhadap implementasi pasa 74 UU 22 Tahun 2009, juga disampaikan Guru
Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si. Adapun,
terkait penyampaian peringatan kepada pemilik kendaraan bermotor, menurutnya harus
dipastikan terlebih dahulu bahwa ranmor tersebut tidak sedang dalam status blokir serta
tidak sedang dalam proses dilelang akibat sita. “Namun, informasi tentang hal ini sudah
pasti mudah diketahui oleh pejabat Polri yang akan menerbitkan surat peringatan,
karena adanya catatan blokir atau sita terhadap Ramor di Samsat,” ujarnya.

Jika sudah dipastikan kedua syarat tersebut, lanjut Nurhasan, maka surat peringatan
bisa disampaikan.

“Jika Ranmor sedang rusak berat dan sedang proses diperbaiki di
bengkel, maka pemilik dapat menyampaikan konfirmasi dengan melampirkan surat
keterangan dari bengkel,” jelasnya.

FGD tersebut juga dihadiri, antara lain Kepala Divisi Manajemen Risiko Jasa Raharja
Haryo Pamungkas, perwakilan Direktorat Pendapatan Daerah Bina Keuangan
Kemendagri Azwirman, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika Teguh Afriyadi, Direktur SPORA Comm Pracoyo
Wiryoutomo, dan perwakilan media massa, Doffier Zamahsyari.

You might also like

error: Content is protected !!