LSM GPAN Indonesia Laporkan P3A di Lampung Tengah Terkait Temuan Penyimpangan Pekerjaan P3-TGAI 2021

Ketua DPP LSM GPAN Indonesia, Edi Syahputra, ST di Kantor Polda Lampung

Bandar Lampung – Menindaklanjuti hasil penelusuran Tim Investigasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Anggaran Negara (GPAN) Indonesia pada kejanggalan pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun 2021 oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mengajukan laporan secara resmi ke Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Kamis (26/8/2021).

DPP LSM GPAN Indonesia mengajukan surat laporan dengan nomor 014/DPP-GPAN/VIII/2021 ke Polda Lampung tersebut terkait diduga kuat terjadi penyimpangan terhadap pekerjaan P3-TGAI Tahun 2021 di Lampung Tengah dan telah diterima Polda Lampung dengan Nomor B/1595/VIII/SEKUM. Tembusan laporan itu juga telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung.

Ketua DPP GPAN Indonesia, Edi Syahputra, ST mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan tindaklanjut temuan di lapangan agar meminta pihak terkait dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap P3A yang ada di Lampung Tengah sebagai pelaksana Pekerjaan P3-TGAI Tahun 2021. “Kami minta APH untuk mengaudit penggunaan anggaran secara keseluruhan yang disesuaikan pada RAB dan Laporan Pertanggungjawabannya, apakah telah sesuai terhadap kualitas hasil pekerjaan baik secara teknis maupun administrasi”, Tegasnya. Senin (30/8/2021).

Lanjutnya, Dia menegaskan kesiapan untuk mendampingi pihak APH dalam mempelajari dugaan penyimpangan sebagai tindaklanjut dari laporan tersebut. DPP LSM GPAN Indonesia juga meminta untuk segera memeriksa seluruh P3A yang ada di Lampung Tengah. “Bilamana terdapat temuan, kami minta APH segera mangambil langkah dan tindakan hukum yang sesuai undang undang demi tegaknya supreasi hukum yang berlaku di Indonesia”, Pungkas Edi Syahputra.

Berikut salah satu video yang diambil oleh Tim Investigasi DPP LSM GPAN Indonesia di lokasi Pekerjaan P3-TGAI 2021 di Lampung Tengah :

Awak media mencoba mengklarifikasi ke salah satu P3A yang ada di Lampung Tengah namun sulit untuk ditemui serta meminta keterangan, sampai berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari pihak terkait akan hal ini. (aw)

 

Diberitakan sebelumnya

Lampung Tengah – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan Program Strategis Nasional di Indonesia. Program ini lebih menyentuh, terutama pada sektor pertanian secara langsung. Pertanian menjadi salah satu faktor elemen perkuatan ekonomi karena berhubungan dengan sarana pendukung lumbung pangan nasional. Oleh sebab itu, Program ini menjadi salah satu program unggulan dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) di Provinsi Lampung. Program ini dikerjakan secara padat karya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sehingga digadang – gadang dapat membantu perkuatan ekonomi masyarakat petani, apalagi disaat pandemi saat ini. Pembangunan diharapkan akan lebih tepat guna dan berkualitas lebih baik karena mengimplementasikan budaya masyarakat desa di Indonesia.

Namun sayang, konsep tersebut berbanding terbalik ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Anggaran Negara (GPAN) Indonesia melakukan Investigasi ke beberapa titik lokasi pekerjaan di Lampung Tengah yang dikerjakan langsung oleh P3A. Hasil penelusuran di lapangan menoreh kesan buruk dalam pelaksanaannya.

Hal ini berhubungan dengan mekanisme dan regulasi yang telah direncanakan pada pembangunan irigasi tersier yang berkonsep beton pracetak yang terakumulasi pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan perbandingan bobot untuk adukan adalah 1 semen berbanding 2 pasir berbanding 3 batu split atau di konversi menjadi K.225 dengan dimensi yang  disesuaikan dengan RAB yang tertera di Rencana Kerja (RK) P3A .

Menurut Ketua Tim Investigasi LSM GPAN Indonesia, Ariansyah Setiawan pelaksanaan nampak perbandingan pasir lebih besar dibandingkan batu split sehingga bukan hanya saja membuat kualitas beton menjadi buruk namun menimbulkan kerugian negara dalam mencapai kisaran 50 juta rupiah per titik.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, selisih harga pasir dan batu split mencapai Rp. 270.000 per kubik, sehingga jika adukan tidak sesuai dengan ketentuan atau perbandingan bobot terbalik antara pasir dan batu seplit, maka keuntungan fantastis yang diperoleh”, Paparnya. Kamis (12/8/2021).

LSM GPAN Indonesia akan segera mengirim surat laporan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk meminta melakukan investigasi, mengambil sample produk pekerjaan dan melakukan uji tekan beton untuk menguji kwalitas hasil pekerjaan dengan melakukan core sample.
“Kami akan mendampingi pihak terkait untuk melakukan audit penggunaan anggaran baik internal maupun eksternal sehingga bilamana ditemukan dugaan kesalahan administrasi serta upaya melakukan mark-up baik pengadaan barang dan jasa maupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi pekerjaan, maka kami segera melakukan pelaporan agar pihak pihak yang melakukan dugaan korupsi dapat dikenakan sangsi hukum sesuai undang undang yang berlaku di Indonesia”, Pungkas Ariansyah Setiawan. (aw)

You might also like

error: Content is protected !!