LSM LIPPAN DPK BUNGO Laporkan Dugaan Tipikor Pembangunan Arena MTQ Kasus

Ketua serta sekjen dan rombongan LSM LIPPAN DPK BUNGO selasa (5/04/2022) sekitar pukul 10.00 WIB menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap anggaran kegiatan pembangunan arena MTQ ke – 49 di Kabupaten Bungo ke Kejaksaan negeri (Kejari) kabupaten bungo yang di sambut oleh.kasi intel kajari bapak ihsan.SH.MH di ruang kerjanya.

Abunjani ketua LSM LIPPAN DPK BUNGO dan sekretaris Benni canra.SE, selaku kodinator, ketika dikonfirmasikan media ini setelah usai menyampaikan laporannya, mengatakan, ada indikasi tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan arena MTQ ke-49 yang mana hasil temuan BPK sampai saat ini tidak ada kejelasan hukumnya, serta penetapan anggaran tahun 2019 / 2020 diduga tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengesahan dana Rp. 9 milyar terkait untuk pembangunan lanjutan arena MTQ ke – 49, dalam surat laporan audensi yang telah disampaikannya ke kejari Bungo

“Hari ini kami memang telah menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan arena MTQ ke – 49 Kabupaten Bungo Dalam surat audensi,kami meminta kepada kajari bungo untuk ekstra dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tipikor pembangunan arena MTQ yg ke – 49 tersebut, ada beberapa temuan BPK yaitu pembangunan infrastruktur yang fiktif dan sampai sekarang tidak ada kejelasan hukum dari aparat penegak hukum di kabupaaten bungo, kemudian kami meminta pada kajari bungo untuk memanggil ketua DPRD kabupaten bungo terkait dalam pengesahan ketuk palu anggaran 2019 / 2020 dalam masa pandemi covid19 yang mana dinas PUPR kabupaten bungo pada tanggal 1 juli 2020 mengumumkan tender proyek Pembangunan lanjutan arena MTQ ke- 49 ,senilai Rp.9 milyar,ini sudah jelas bertentangan dengan keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan Nomor 199/2813/SJ /Nomor 117/KMK.07/2020 Tentang ” percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan corona virus disease 2019(covid19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, “pada alenia kedua poin c, rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja,terutama untuk angka ke 5 – 6 yaitu: ” pembangunan gedung baru ,/atau, “pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya,”kata benni candra.SE saat dikonfirmasi awak media ini,,dan kami akan mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar habis dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten bungo tercinta ini.(Abun)

You might also like

error: Content is protected !!