Polemik Desa Kamplas, Ini tanggapan GMPK Lampura

Metrodeadline.com, Lampung Utara – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Lampung Utara, mengecam keras dugaan pemotongan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Selain itu ada indikasi telah terjadi nya praktik Nepotisme dalam struktur perangkat Desa Kamplas.

Melalui Humas GMPK Lampung Utara, Adi Rasyid menyatakan salah satu amanah rakyat yang diemban di era-Reformasi, yakni melakukan perubahan sistem birokrasi yang penuh dengan praktik KKN pada masa orde baru. Sabtu (06/06/2020).

“GMPK Lampura mengecam keras adanya indikasi praktik KKN yang dilakukan aparatur Pemerintahan Desa Kamplas,” tegas Rasyid.

Dirinya juga menyatakan, hal tersebut merupakan tindakan yang mencoreng cita – cita reformasi yang menginginkan adanya penerapan sistem pelayanan masyarakat dengan asas good and clean governance di setiap tingkatan.

“GMPK Lampura meminta kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Lampura, Polres Lampura, Inspektorat, juga DPMD Lampura agar secepatnya mengusut hingga tuntas adanya praktik KKN di Desa Kamplas,” lanjutnya.

Kemudian GMPK Lampura juga meminta kepada Plt. Bupati Budi Utomo agar dapat menonaktifkan untuk sementara waktu Kepala Desa Suherman hingga persoalan ini menemukan titik terang.

Selain itu, terkait adanya insiden pengancaman yang berujung pada tindakan anarkis yang dilakukan Kasi Pemerintahan, Mahendra Kusuma yang merupakan anak kandung dari Kades Suherman terhadap Kasi Kemasyarakatan, Mahmud Albet. GMPK meminta agar Kepolisian Resort Lampung Utara segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Atas nama GMPK Lampura, saya tegaskan, agar Polres Lampura segera menindaklanjuti tindakan anarkis dimaksud dengan secepatnya melakukan olah TKP serta menangkap terlapor,” punkasnya. (AW)

You might also like

error: Content is protected !!