PWRI Lampura MoU LBH Penegak Hukum Terkait Dugaan Ancaman Kades Abung Jayo terhadap Wartawan


LAMPUNG UTARA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesa (PWRI) Lampung Utara memberikan kuasa hukum kepada DR.M.Yaman, SH, MH, Dewan penasehat sekaligus Bidang Advokasi LBH Penegak Hukum untuk melakukan pendampingan hukum terkait adanya laporan dugaan pengancaman dan pelanggaran UU Pers No 40 Tahun 1999 terhadap ML, Kepala Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Kejadian berawal saat Tim PWRI mendapatkan informasi adanya dugaan Korupsi tentang Dana Desa tahun 2019 yang diduga terjadi di desa Abung jayo, saat wartawan ingin melakukan klarifikasi terkait hal dimaksud bukan sebuah jawaban yang didapat akan tetapi sebuah ancaman dan caci maki dari oknum kades tersebut. bukan hanya itu, oknum Kades itu juga telah mengumpulkan massa sehingga berdatangan kerumah sang Kades dengan membawa arit dan kayu.

Sekertaris PWRI, Hartoni, akhirnya melaporkan kejadian ini ke Mapolres Lampung Utara.

“Hari ini kami melaporkan kepala desa tersebut ke Polres Lampung Utara, karena kami yang berprofesi sebagai wartawan merasa terancam. kami datang untuk memenuhi hak jawabnya yang memang di lindungi oleh Undang-undang, namun sayangnya bukan jawaban yang kami terima namun ancaman yang kami dapatkan. Oleh karena itu kami serahkan proses hukumnya di Polres Lampung Utara,” ujar Hartoni. Selasa (14/4/2020).

Selanjutnya PWRI telah menandantangani MoU oleh Sekretaris PWRI kepada Lbh Penegak Hukum. DR. M. Yaman, SH, MH dengan disaksikan seluruh pengurus PWRI Kabupaten Lampung Utara, Sabtu (18/4/2020).

“Hari ini kami memberikan kuasa kepada LBH PENEGAK HUKUM yang di pimpin oleh Bapak DR. M. Yaman, SH, MH, karena memang beliau masuk dalam struktur kepengurusan Organisasi PWRI dan menjabat sebagai Dewan penasehat sekaligus Bidang Advokasi, hal ini kami lakukan demi kenyamanan kami dalam mengawal proses Laporan tersebut sampai ke persidangan. Saat ini semua proses pengawalan terkait laporan kepala Desa Abung Jayo sepenuhnya kami serahkan kepada Beliau,” Ungkapnya.

Hartoni menegaskan bahwa Wartawan dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jika wartawan dihalangi dalam melakukan tugasnya maka sudah ada ancaman pidana dan denda terhadap pelaku.

Jika wartawan mendapat perbuatan tidak menyenangkan dalam mencari berita maka pasal berlapis bisa diterapkan kepada pelaku, selain Undang-undang Pers, seperti KUHP dan Undang-undang lainnya, juga bisa diterapkan polisi kepada pelaku yang menghalangi wartawan dalam bertugas.

Di tempat yang sama DR. M. Yaman, SH, MH, menyatakan akan mengirimkan surat kepada Polres Lampung Utara, bahwa Laporan Kades Abung Jayo sudah di kuasakan kepada dirinya dan pihaknya akan melakukan komunikasi kapada penyidik.

“Penandatanganan MoU ini sebagai penguat untuk pendampingan laporan terhdap kades tersebut, di sini saya memang masuk di dalam struktur organisasi PWRI jadi sudah kewajiban dalam mengawalnya, setelah ini saya akan mengirimkan surat ke Polres Lampung Utara untuk memberitahu sebagai kuasa hukum, ini akan saya kawal hingga sampai putusan hukum di pengadilan,”pungkasnya. (*)

You might also like

error: Content is protected !!