KP3 Lamtim Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Laporan : Ropian Kunang


LAMPUNG TIMUR – Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Lampung Timur pada Senin, 30/3 melakukan inspeksi mendadak (Sidak) atas dugaan penyaluran pupuk bersubsidi melanggar kewajiban atau tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai HET diduga dilakukan oleh Tatok pemilik kios atau pengecer yang melalui Marwan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sumber Sari Kecamatan Sekampung yang terindikasi bersekongkol.

Sekretaris KP3 Lampung Timur, Irawan, MJ bersama tim melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Diantaranya Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Pertanian, Kepala dan pegawai Bagian Perekonomian, Irawan,MJ dan Okta Herdami.

“Iya tadi ikut, dari Kepolisian, Dandim, dari Kejaksaan dan PPNS dari Dinas Pertanian pak Heri, sama Herdami,” kata Irawan pada Senin, 30/3 pukul 16.38 WIB melalui sambungan handphone.

Tim KP3 Lampung Timur bertemu langsung dengan Tatok dan Marwan selaku pemilik kios atau pengecer dan Ketua Gapoktan Desa Sumber Sari.

“Jadi itu hasil tadi kan, ketemu langsung dengan pak Tatoknya, pak Marwannya,” tambah Sekretaris KP3 Lampung Timur.

Untuk sementara, kemungkinan Tim KP3 Lampung Timur sepakat masih sebatas memberikan sangsi berupa teguran.

“Selaku tim mereka yang apa namanya sepakat tadi mungkin akan diadakan tegoran,” pungkas Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bersama Kita Bisa (BERKITAB) Kabupaten Lampung Timur, Mudabbar Radin Imbo menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh Tatok maupun Marwan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Indikasinya, Tatok dan Marwan selain melanggar kewajiban menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai HET, juga menjual barang dalam pengawasan diluar wilayah tanggungjawabnya. Rekapitulasi RDKK tidak diberikan ke perangkat desa, petani menjerit karena pupuk bersubsidi langka dan juga mahal,”

Mudabbar Radin Imbo berharap agar Tim KP3 Lampung Timur memberikan sangsi tegas bukan hanya sekedar teguran atau sangsi administrasi saja.

“Kami dari LSM BERKITAB Lampung Timur meminta agar Tim KP3 Lampung Timur memberikan sangsi tegas dan berat kepada Tatok maupun Marwan sebagai efek jera, bukan hanya sekedar tegoran atau sangsi administrasi, itu ada sangsi ekonomi bila perlu sangsi pidana,” harap Mudabbar,RI.

Sebelumnya telah diberitakan pada edisi Kamis, 30
26/3/2020 dengan judul, “Disinyalir Melanggar Kewajiban Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tidak Sesuai HET”.

Pada edisi Jumat, 27/3/2020 dengan judul, “Dugaan Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi, Kabag Perekonomian : Kami Koordinasi.

Tindakan tersebut disinyalir melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf j Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

You might also like

error: Content is protected !!