Tupoksi BPKAD Lamtim Dalam Pengelolaan Rumah Dinas Pejabat OPD

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Tugas dan fungsi atau wewenang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur adalah penatausahaan dalam penerbitan surat keputusan (SK) untuk pemanfaatan rumah dinas pejabat terkait.

Akan tetapi setelah SK penggunaan rumah dinas pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) diterbitkan BPKAD Lamtim, untuk pemeliharaan merupakan tanggungjawab penuh OPD masing-masing.

“Sepanjang sesuai dengan Tupoksi saya, kalau nanya apa kewenangan di BPKAD itu, ya kami kan penatausahaan, artinya pencatatan pembuatan SK, seperti misalnya rumah nomor sekian ini milik dinas apa, itu ke kami”, kata Kepala BPKAD Lamtim pada Rabu, 29/1 pukul 14.30 WIB.

“Cuman, tambah Mansyur, kalau persoalan nanti pemanfaatan, terus pemeliharaannya, ketika SK itu sudah diketik punya OPD tertentu, ya udah kembali ke dinas itu tanggungjawabnya”.

Mengutip Lampost.co edisi Senin, 6/1/2020 berjudul, Bupati Lamtim Tegaskan Kepala OPD Harus Tinggal di Daerah.

Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menegaskan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus tinggal di Lampung Timur. Hal itu disampaikan Zaiful usai memimpin apel Mingguan PNS di halaman kantor Bupati Kabupaten setempat pada Senin, 6 Januari 2020 di Sukadana.

Menurut Zaiful mulai awal 2020 seluruh Kepala OPD wajib menetap di Lampung Timur dan tidak ada lagi tawar menawar.

“Jadi tidak ada lagi tawar menawar, mulai awal 2020 ini seluruh Kepala OPD harus tinggal di wilayah Kabupaten Lamtim,” tegas Zaiful.

Penegasan tersebut dilakukan Zaiful demi peningkatkan kinerja, kemudahan koordinasi serta pelayanan prima bagi masyarakat. Ia juga meminta kepada elemen masyarakat dan warga agar dapat bersama-sama dapat memberikan kontrol terhadap para pejabat yang berada di lingkungan Pemkab Lamtim.

“Saya berharap dan meminta seluruh elemen masyarakat dan seluruh warga dapat bersama sama memberikan kontrol apabila memang mereka tidak bisa tetap tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur silakan nanti masyarakat yang menilai sendiri,” kata Zaiful.

Mengutip penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam era globalisasi yang sedang berjalan maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara internal dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan barang.
Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a.asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
dibidang pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh pengguna/kuasa
pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan
tanggungjawab masing-masing;

b.asas Kepastian Hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

d.asas Efisiensi yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah
secara optimal;

e.asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan;

f.asas Kepastian Nilai yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung
oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca
pemerintah daerah.

Dalam kenyataan urusan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
barang milk Negara/Daerah.

Peningkatan intensitas penyelenggaraan
pemerintah daerah perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijakan
yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengelola barang yang diperoleh dari
berbagai sumber, baik dari APBD, APBN maupun sumber lain yang sah untuk
digunakan oleh aparat dalam rangka pelayanan pulik dan kesejahteraan
masyarakat.

Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga arus dikelola secara efisien dan efektif agar menimbulkan pemborosan dan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 3 Huruf b
yang dimaksud dengan “Akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah” adalah harus mencapai sasaran baik fisik maupun manfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip dan azas yaitu setiap pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5
Ayat (1)
Bupati sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah adalah pejabat tertinggi pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan
dan pengeluaran barang milik daerah dan sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah.

Ayat (3)
Bupati dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh sekretaris daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan barang milik daerah, bertugas bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi
dan sinkronisasi antar pengguna.

Pasal 6
Ayat (3)
Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. Standar harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan
jenis spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.#

You might also like

error: Content is protected !!