LAMPUNG TIMUR – Puluhan rekanan Kabupaten Lampung Timur pada Senin, 27/1 jam 11.00 WIB mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat.
Mereka tergabung dalam wadah, Aliansi Masyarakat Lampung Timur Bersatu (AMLTB) diketuai oleh Erwin. Kehadiran rombongan diterima anggota Komisi III DPRD Lamtim yang diketuai oleh Sudibyo.
Tujuan pengurus dan anggota AMLTB dengan tujuan menyampaikan surat permohonan audensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait roda Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.
“Kami AMLTB terdiri dari gabungan ormas dan LSM, tokoh masyarakat dan pemuda. Dalam konteks menyampaikan aspirasi terkait roda Pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur”, kata Fitri Andi selaku juru bicara.
Yang menjadi sorotan AMLTB menyoroti infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur.
“Salah satunya kita soroti mengenai infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur.
Kami menilai mulai proses perencanaan, pelelangan sampai pelaksanaan banyak menuai kontroversi”.
“Jadi kami yang terhimpun disini merasa tergerak tidak ada kepentingan apapun, apakah itu kepentingan politik dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada”, imbuhnya.
“Kami tergerak atas nama masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan juga note bene besiknya kawan-kawan yang hadir disini rata-rata rekanan”,
“Kita kesini berdasarkan amanah undang-undang otonomi daerah, dimana kebijakan untuk mengatur daerahnya itu sendiri”, lanjutnya.
“Alangkah baiknya dalam konteks ke depan dapat melibatkan kawan-kawan masyarakat Lampung Timur”.
Taufiq Gani anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Timur mematikan memanggil Dinas PUPR Lamtim.
“Kami pastikan akan memanggil untuk mengadakan audensi dengan teman-teman. Tapi kalau mereka tidak bisa hadir, mohon maaf, jelas dengan banyak alasan lebih baik kita terbuka disini, kami punya nawaitu kepengennya begitu”, kata Taufik Gani.
Pengawasan yang dilakukan pihaknya atas hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur program 2019 diduga tak seumur jagung.
“Maka dari dulu kami sering turun, jujur saja program pekerjaan 2019 bukan disitu (AMLTB) saja, kepala desa pun menyatakan belum satu bulan sudah hancur”, ungkapnya.
“Yang pasti surat ini kita sampaikan, kita minta dengan dinas PU untuk audensi, tapi kalau mereka dengan alasan nanti cuma staf saja”.
“Tugas kami menyampaikan saja, nanti jangan sampai asumsi saudara-saudara dalam hal ini dewan tidak mau untuk menindaklanjuti,
“Bila perlu tanda terima kasih fhotocopy dengan teman-teman, kita terbuka saja bahwa kita sudah menyampaikan”,
Surat permohonan audensi dengan Dinas PUPR Kabupaten Lampung diserahkan langsung oleh Erwin Ketua AMLTB kepada Fauzan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Timur.
“Surat ini kami terima dan akan kita sampaikan”, kata Fauzan singkat.
