Diduga Oknum Pegawai Dinsos Lamteng Pungut Uang Distribusi KIS-PBI, BPJS Akui Terima Laporan Warga

Lampung Tengah


Lampung Tengah – Sungguh mulia para petugas yang bekerja di dinas sosial dimana peran mereka sangat di butuhkan oleh rakyat kecil, dengan visi misinya tentang kemanusiaan tentunya.

Namun sungguh sangat disayangkan, ada oknum yang menyalahi arti dari sosial.  Dimana seharusnya membantu para masyarakat yang tidak mampu dan ini malah kartu KIS / PBI untuk masyarakat yang tidak mampu di jadikan ajang untuk meraup keuntungan dan memanfaatkan situasi dari program- program yang sudah jelas untuk masyarakat miskin, karena masyarakat di suruh menebus kartu KIS tersebut dengan uang mininal Rp. 10.000.

Dalam prihal ini, media ini bersama forum milenial Gunungsugih mengcroscek kelapangan untuk kebenaran terkait penarikan tersebut.

Alhasil memang benar terjadi adanya penarikan itu, di wilayah Kecamatan Trimurjo.

Menggapi hal tersebut,  Monik selaku Kepala Bidang KPP BPJS Cabang Metro membenarkan adanya tarikan tersebut di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

“Kami telah terima laporan konfirmasi dari peserta BPJS Kecamatan Trimurjo, namun peserta tersebut tidak melapor ke kantor BPJS Metro tetapi ke kantor BPJS  Bandar Lampung,”ungkapnya,  Rabu (15/01/2020), di kantor BPJS Cabang Metro.

Dalam laporan peserta tersebut bahwa dirinya dimintai uang Rp. 100.000 untuk kartu KIS yang dirinya terima.

“Jadi setelah kami mendapat laporan dan terkonfirmasi ke kami, kami langsung kroscek dan konfirmasi kedinas sosial Lampung Tengah, dan pihak dinas sosial pun membenarkan adanya tarikan tersebut, bahwa dinas sosial telah mengkonfirmasi ke aparat kampung  di wilayah Trimurjo bahwa juga memang benar di tarik, namun bukan Rp. 100.000 tetapi Rp. 10.000,”jelas Monik terkait penarikan tersebut.

Monik meneruskan, pengdistribusian kartu KIS/PBI memang bekerja sama dengan dinas sosial, namun PBI daerah itu tidak ada kontribusinya.

” Jika KIS/PBI APBN itu ada 2.300-3.000 per amplop atau per Kartu Keluarga (KK). Oleh sebab itu pada bulan april kami sudah sampaikan kepada dinas sosial Lampung Tengah untuk di distribusikan dan dengan syarat  kami harus punya bukti tanda terima dari penerima kartu tersebut, namun kami belum terima semua bukti tanda terima tersebut, sebab pada tahapan ke 4 jumlah penerima kartu itu Rp. 50 ribu peserta, nah yang kami baru terima baru 20.000- 30.000 ribu nya. Kami sampai saat ini belum terima,”terangnya.

Selain itu,  masih kata dia pada akhir tahun 2019 pihak BPJS harus menyelesaikan penambahan kouta untuk distribusikan sebanyak 50.000 peserta, karena ini sifatnya mendesak harus selesai dalam 3 minggu

“Maka kita bekerjasama dengan POS , dengan komitmen yang telah disepakati. Namun harus terselesaikan dalam 3 minggu beserata tanda terimanya, dan akhirnya terselesaikan semua dalam 3 minggu sesuai komitmenya, “pungkasnya. (*)

Penulis/Foto : Suhendra/Rizki

You might also like

error: Content is protected !!