Ketua KSPLampung : Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Laporan : Ropian Kunang Lampung Timur


LAMPUNG TIMUR – Seorang oknum Kepala Keluarga (KK) warga Desa Margo Sari Kecamatan Metro Kibang bernama Darwoto disinyalir terkategori ekonomi menengah keatas ketahuan menerima bantuan program bedah rumah dari Pemerintah. Ia merupakan bagian dari 50 orang masyarakat Desa Margo Sari yang tergolong ekonomi tidak mampu layak mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pemerintah dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS), dilansir dari rilis media online suaralampung.com.

Program ini disalurkan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Non Vertical Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Propinsi Lampung dengan program BSPS pada tahun 2019 telah terlaksana di berbagai daerah dan salah satunya 50 orang masyarakat di Desa Margo Sari Kecamatan Metro Kibang.

Melalui program tersebut khususnya di Desa Margosari tahun 2019 sedikitnya ada 50 kepala keluarga tergolong miskin dengan kondisi tempat tinggal sangat tak layak huni yakni terbuat dari papan atau bambu yang mendapat bantuan bedah rumah dari Pemerintah tersebut.

Namun dari puluhan rumah yang telah dibangun itu kedapatan satu diantara KK bernama Darwoto, ia tergolong mampu karena keseharian sebagai pengusaha pemborong hasil bumi jenis sayur mayur mengisi beberapa pasar lokal yang telah memiliki beberapa merk jenis kendaraan roda empat, tetapi sungguh aneh kenapa bisa mendapat bantuan dari Pemerintah program BSPS tersebut.

Sudah pasti perihal ini mengundang rasa cemburu sosial bagi masyarakat miskin lainnya yang memag benar – benar keluarga dari golongan ekonomi tidak mampu dengan kondisi rumah miris dan penghasilan dibawah rata-rata upah minimum regional (UMR).

Padahal telah dijelaskan pada Peraturan Kementrian PUPR, mereka yang harus mendapatkan bantuan tersebut adalah masyarakat dengan penghasilan rendah tak seperti Darwoto. Darwoto diduga layak membangun tempat tinggalnya sendiri tanpa menerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat katagori tak mampu.

Guna menindaklanjuti temuan ini saat dikonfirmasi oknum Konsultan PUPR Provinsi Lampung, Fredi menghindar, sulit untuk dihubungi melalui telephone selular maupun WhatssApp bahkan memblokir nomor contact person Wartawan penalampung.com.

“Atas dasar rasa cemburu sosial, maka kami meminta pada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melakukan kroscek kembali atas penyaluran program bedah rumah ini. Apakah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semua bertujuan agar program bedah rumah ini tepat sasaran”‘. Ungkap masyarakat yang mohon dirahasiakan identitasnya pada
Selasa, 10 September 2019.

Menurut masyarakat, “program bedah rumah sebenarnya sudah sangat baik, dan masyarakat mengucapkan banyak terimakasih pada Pemerintah karena disini banyak yang terbantu untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni. Namun dengan adanya temuan terkait masyarakat yang mampu mendapatkan program ini, perangkat Desa Margo Sari merasa kecolongan”.

“Semestinya pihak Pemerintah segera mengevaluasinya sehingga program Pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat yakni benar-benar tepat sasaran. Sebaiknya pihak Pemerintah tegas terhadap oknum yang diduga bermain mata sehingga hal serupa tak terulang lagi”.

Hingga berita ini diturunkan, Ferdi selaku Konsultan bantuan program bedah rumah di Desa Margosari terkesan kian menghindari wartawan.

Menyikapi perihal tersebut, Ketua Komite Sosmed Pedulu Lampung, Muhamad Rizal mengatakan bantuan Pemerintah tersebut terindikasi tidak tepat sasaran.

“Berita diatas saya sudah baca, jadi gregetan juga sehabis membacanya. Yang mampu kok justru dapat bantuan, semestinya untuk keluarga yang ekonomi tidak mampu atau miskin. Ini yang dinamakan bantuan tidak tepat pada sasaran”. Tegas Ketua KSPLampung Muhamad Rizal Jumat, 13 September 2019 pukul 19.03 WIB.- (Rop/Ros/Tre)

You might also like

error: Content is protected !!