Oknum SMK PGRI 1 Diduga Berkonspirasi Lakukan Pungli, Tidak Transparan Kelola Bantuan ?

Laporan : Ropian Kunang

LAMPUNG TIMUR – Pungutan liar (Pungli) terhadap orangtua atau wali siswa-siswi diduga dilakukan oleh Sap Ketua Komite bersekongkol dengan Mis Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 1 di Kabupaten Lampung Timur beserta Mar Ketua Tim Pelaksana Pembangunan menyimpangakan Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) tahun 2018 lalu.

Persoalannya, Sap menjadi Ketua Komite SMK PGRI 1 sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, melakukan pungli atas lebih kurang 550 orang siswa-siswi mulai dari kelas X, XI dan kelas XII dengan nilai sebesar Rp. 3,7 – Rp. 4,7 juta persiswa-siswi pertahun.

“Untuk biaya kebutuhan dewan guru, seragam, sarana prasarana dan lihat kebutuhan sekolah, untuk bangun ruang 2 lokal tahun 2017, bangun ruang 2 lokal tahun 2018 dan bangun ruang 2 lokal tahun 2019”. Ungkap Saparyanto Jumat, 16/8 pukul 13.30 WIB dirumahnya.

Ketua Komite SMK PGRI 1 mengaku tidak mengetahui apabila mendapatkan bantuan ruang praktik siswa (RPS) tahun 2018, maka setiap tahun melakukan pungli untuk biaya pembangunan ruang kelas belajar (RKB).

“Setau saya, belum pernah dapat bantuan ruang kelas belajar (RPS) selama ini, SK, Cap, semua laporan (dana BOS dan RKB/RPS) untuk Komite ada di sekolah, jumlah murid 500-an (dipungli) 3,7 juta semuanya (tingkatan) sama untuk uang komite dan ada pendaftaran”. Ungkap Ketua Komite.

Para orangtua atau wali siswa-siswi SMK PGRI 1 sebagai buruh kasar mengeluhkan tentang indikasi pungli yang dilakukan oleh Sap Ketua Komite dan Mis Kepala SMK PGRI 1 tempat anak mereka melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Dulu, waktu anak saya masih kelas 1 disuruh bayar 2, 850, 000. dan sekarang kelas 2 bayar 2, 920, 000, anak tetangga saya malah bayarannya sampe 4,5 juta. Saya bayar nyicil disuruh lewat bank f 1,7 juta untuk biaya seragam olahraga, batik, seragam praktek. 1,1 juta untuk komite setahun”. Keluh orangtua siswi kelas XI ketika dimintai keterangan Selasa, 20/8 pukul 14.00 WIB dirumahnya.

“Biaya untuk kunjungan industri di Bandar Lampung bayar 300 ribu lagi, pada waktu kumpulan nggak pernah bahas dana BOS dan RPS, nggak tau berapa nilainya. Saya sebenarnya juga merasa penasaran, ada bantuan dari Pemerintah tapi apa bentuknya nggak tau, padahal anak saya dapat KIP sedangkan saya cuma buruh”. Paparnya.

Bukannya Rp. 3,7 juta pungutan yang dilakukan oleh Ketua Komite dan Kepala SMK PGRI 1, melainkan sebesar Rp. 4,5 – Rp. 4,7 juta pertahun khususnya untuk siswa-siswi kelas X sebagai peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.

“Bukanya 4,5 juta tapi 4,7 juta, untuk biaya yang ikut jalur tes 4,7 juta dan yang pakai jalur undangan 4,5 juta, untuk anak saya yang baru masuk kelas satu biayanya 4,7 juta, sedangkan kami baru bayar 600 ribu lewat bank fajar, gimana nggak dicicil kerjanya cuma buruh, kerja di PT. aja nggak”. Keluh orangtua siswi kelas X.

Kesimpulan, orangtua atau wali siswa-siswi keluhkan pungutan, Komite diduga melakukan pungli, Kepala Sekolah diduga tidak transparan dalam pemanfaatan dan penggunaan bantuan RPS tahun 2018.

Menurut Mis pengadaan alat praktik RPS diduga menggunakan anggaran sekolah atau hasil pungli karena Bantuan RPS dari Pemerintah tanpa disertai peralatan praktik, tenaga kependidikan terlibat pengadaan pakaian seragam.

Sap menjabat Ketua Komite sampai sembilan belas tahun lamanya, antara Sap Ketua Komite dan Mis Kepala SMK PGRI 1 dan Mar Ketua Tim Pelaksana Pembangunan RPS diduga bersekongkol melakukan pungutan liar (pungli), juga tidak transparan dalam pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan Pemerintah untuk Pembangunan RPS serta tidak transparan dalam pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga orangtua atau wali siswa-siswi tidak mengetahui.

Perihal tersebut terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 075/D5.4/KU/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Praktik Siawa (RPS) SMK Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Sehingga, terindikasi berakibat merugikan Pemerintah dan terjadi kerugian ditengah kehidupan sosial masyarakat khususnya bagi para orangtua atau wali siswa-siswi sebab Pemerintah telah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) Rp. 1,6 juta persiswa SMK pertahun, guna meringankan beban para orangtua atau wali siswa-siswi. (*)

You might also like

error: Content is protected !!