KPK : Paket di Pecah-Pecah Jadi Modus Korupsi

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati

 

BANDAR LAMPUNG – Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati mengungkapkan modus permasalahan PBJ dan LPSE. Hal tersebut di paparkan saat memberikan materi pelatihan jurnalis lawan korupsi, di Hotel Horison Bandar Lampung, Sabtu (10/8/2019).

Menurut Yuyuk, modus tersebut sudah terdeteksi oleh KPK. Salah satunya, paket yang dilelang sudah ada yang punya (Ijon), bagi-bagi paket pekerjaan, intervensi dinas atau pokja, intervensi SPSE, hingga paket di pecah-pecah menjadi celah untuk korupsi.

“Jika penyedia pengantin-nya ada kekurangan dokumen penawaran, maka dimasukan lagi melalui orang ketiga. Lalu penyedia pengantin hanya memberikan dokumen dan user id kepada Dinas PUPR, semua proses mulai RAB, SPEK, tenaga teknis,dan lain lain dibuat oleh Dinas PUPR, dan banyak ditemui juga tender gagal sampai dua kali agar bisa penunjukan langsung,”jelasnya.

Lebih lanjut, kata Yuyuk kepala daerah punya power untuk mendekte anak buahnya untuk mengatur sistem tersebut.

“Ya makanya banyak kasus kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur, dan wakil rakyat, tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT),”pungkasnya. (*)

Penulis/Foto : Fredy Kurniawan Sandi

You might also like

error: Content is protected !!