Pembangkang, Pengusaha Tidak Laporkan Hasil Eksploitasi Terjadi Pengemplangan Pajak ?

LAMPUNG TIMUR – Selain kegiatan pertambangan yang terindikasi tanpa izin resmi alias illegal, ternyata Yosef Anton Edi Wijaya pengusaha atau Komisaris PT. Jaya Pasifik Propertindo (JPP) juga menjadi pembangkang. Modusnya, pengusaha tidak menyampaikan laporan hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi setiap akhir tahun sehingga merugikan Negara.

Pajak itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh) sumber dari hasil penjualan pasir yang merupakan sumber retribusi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Propinsi Lampung.

Begitu juga pajak bumi dan bangunan (PBB), baik pajak tanah lahan lokasi bangunan Kantor PT. JPP dan lokasi eks galian pasir yang dijual masyarakat ke perusahaan yang kini terbengkalai tergenang air bagaikan lautan.

“Tempat mangkal mobil dumtruk kecil muat pasir ada dipertigaan Desa Mekar Sari, pasir kuarsa dan pasir curah ada juga yang berasal dari arah Gunung Pelindung. Kalau pasir curah digunakan untuk masyarakat membangun masih belum seberapa berdampak, bila kita bandingkan dengan yang dijual oleh masyarakat ke perusahaan-perusahaan”. Ungkap Sutrisno staf Pemerintahan Kecamatan Pasir Sakti Rabu, 17/07/2019 pukul 15.30 WIB diruang kerjanya.

“Kalau masalah izin, setau saya, Camat (Titin) belum pernah memberikan rekomendasi sejak jaman pak Erwin Bupati Lampung Timur. Terus kewenangan perizinan di Dinas Pertambangan Propinsi Lampung, satu-satunya perusahaan resmi yang punya izin cuma PT. Macindo”.

“Nyatanya ada lahan yang selamat dari tambang pasir masih bisa ditanami semangka dan sayuran juga bagus tumbuhnya. Tapi manusia ini cenderung cari yang menurutnya gampang, hari ini pasir disedot besok sudah bisa dimakan”. Urainya.

“Saya nggak tau sudah ada MoU atau belum, modusnya, perusahaan sudah nunggu di dermaga, itu terserah masyarakat bagaimana caranya bisa nyedot, saya beli perkubik sekian saya nunggu disini. Karena banyak yang mereka hindari terutama pajak, terakhir Macindo tahun 2001 bayar pajak pertahun, berhenti dilanjutkan PT. SSJ”.

“Bahkan sampai sekarang perusahaan nggak pernah bayar pajak, siapa tuannya kita saja nggak kenal dengan jelas karena di izin penambangan mereka itu nggak ada kewajiban membayar reklamasi. Kalau izin PT. Macindo dulu ada kewajiban membayar reklamasi, maka tanah punya masyarakat setuju dijual”. Paparnya.

“Intinya, harus ada ketegasan dari aparat yang memang mempunyai wewenang untuk menegakkan aturan, karena kalau masyarakat yang bertindak otomatis ada benturan antara sesama masyarakat. Cuma kalau aparat gunakan aturan yang ada mudah-mudahan selesai, nyatanya belakangan ini saya dengar banyak juga yang ditangkap”.

“Pengirim-pengirim pasir kuarsa yang punya armadanya juga ketangkap, sekarang sudah mulai agak sepi, apalagi mereka mau turun operasi yang resmi melakukan razia tersembunyi secara kontinyu jangan kontemporer saja, harus berkesinambungan, sekarang begini, ini menjadi kewajiban dan rusan bersama”.

“Ilmunya kompeni dulu itu dipakai, kita dipecah-belah dan sembari dijajah, jadi pemuda kita banyak dikasih peluang, difungsikan dijadikan pemain, broker oleh mereka orang-orang perusahaan, cari pemuda yang benar-benar peduli tanggungjawab dengan lingkungan disini sudah nggak ada lagi, ada yang jadi penyedot, pekerja disitu”.

“Salah satunya, Midun anak Kepala Desa Rejo Mulyo malah usahanya disitu sampai sekarang, kalau Sekdes Mekar Sari itu dulu dia yang memasukkan perusahaan pembeli lahan orang Cina dari Bandar Lampung PT. Aman Jaya namanya Vicko dari Bumi Waras dia beli 15 hektar dulu masih gagah-gagahnya karena dibackingi aparat”. Ujarnya.

“Demo sekitar tahun 2014, 2015, semenjak ibu Nunik jadi Bupati Lampung Timur itu tutup total, siapa yang punya jalan, bayar, waktu ada pembangunan tol, dia juga ikut dapat tender disitu”.

“Himbauan dari pejabat Pemerintahan sudah dari dulu, namanya himbauan kurang begitu menggigit karena sebatas himbauan, bisa diikuti dan bisa tidak, beda dengan penindakan”.

“Belum pernah ada inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Lampung, justru itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Membuat dermaga dipinggir daerah aliran sungai itu sebenarnya dilarang, nimbun disitu, ponton disitu, dulu pernah jadi kemelut”. Harapnya.

Penertiban terhadap PT. Jaya Pasifik Propertindo (JPP) dan PT. Curah Laju Utama (CLU) yang melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin (illegal mining) pernah dilakukan oleh tim penertiban yang diketuai oleh Adeham Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Propinsi Lampung Rabu, 27 Januari 2016.

“Tidak ada PAD sumber dari hasil tambang pasir di Pasir Sakti, tambang ditertibkan karena wewenang izin ada di Propinsi Lampung bukan di Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Propinsi Lampung minta PT tunjukkan dokumen asli kepada tim, operasional dihentikan sampai izin sesuai ketentuan berlaku”, seperti dikutip dari newslampungterkini.com edisi, Kamis, 28/01/2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”
Pasal 4
(1) Pemilik atau Pengusaha Bahan Galian Golongan “C”, Wajib melaporkan hasil kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Daerah.

(2) Pemilik atau Pengusaha Bahan Galian Golongan “C”, Wajib memiliki izin Penambangan Bahan Galian Golongan “C”, dari Kepala Daerah.

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
(2) Jumlah eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/Tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”.

Pasal 6
Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Laporan :
– Ropian Kunang
– Wahyudi dan
– Salbari.

You might also like

error: Content is protected !!